Agus Haris Soroti Pendapatan Asli Daerah yang Menurun: Minta Bapenda Optimalkan Penarikan Pajak di Sektor yang Belum Tersentuh

Teks Foto : Wakil Ketua DPRD Agus Haris (Dok/KoranKaltim)

BONTANG – Wakil Ketua DPRD Agus Haris menyoroti ketergantungan Pemerintah Kota Bontang terhadap dana transfer pusat dalam pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam pernyataannya, Agus Haris menekankan pentingnya inovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat dana transfer tahun depan mencapai angka mencengangkan, Rp 1.902.980.905.599. Meskipun APBD diproyeksikan mencapai Rp 2,6 triliun, lonjakan tersebut diharapkan lebih bersumber dari PAD yang optimal.

“Harusnya dari PAD kita yang lebih optimal,” terangnya, Kamis (7/12) kemarin.

Agus Haris mengaku prihatin terhadap ketergantungan Pemkot Bontang pada dana transfer pusat dalam penyusunan APBD. Meskipun proyeksi anggaran tahun depan mencapai Rp 2,6 triliun, Agus Haris menekankan perlunya peningkatan signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam konteks ini, Agus Haris mencatat bahwa upaya maksimal belum dilakukan dalam mengoptimalkan sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dia menyoroti ketidakoptimalan Bapenda dalam memanfaatkan potensi pajak sarang burung walet, serta masih bergantung pada sektor pajak konvensional seperti reklame, restoran, parkir, air tanah, penerangan, jalan BPHTB, dan PBB P2.

“Sejauh ini PAD digarap kurang optimal. Takutnya ketika nanti dana transfer susut maka nominal APBD juga anjlok,” sebutnya.

Bacaan Lainnya

Pemikiran inovatif menjadi fokus utama, terutama terkait dengan sektor pariwisata sebagai salah satu solusi jangka panjang pasca migas. Agus Haris merinci penyesuaian struktur APBD 2024 dengan alokasi nota keuangan yang mengalami peningkatan signifikan, mencapai Rp 2.643.872.361.460, dengan Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.972.115.258.743.

Rinciannya, PAD senilai Rp 240.000.000.000 melibatkan Pajak Daerah sebesar Rp 146.845.288.166, retribusi daerah Rp 5.647.854.568, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 4.075.813.311, dan PAD lainnya yang sah mencapai Rp. 83.431.043.955. Agus Haris menegaskan pentingnya terus berinovasi dalam meningkatkan PAD demi menjaga stabilitas APBD di masa depan.

“Bapenda harusnya berinovasi terus. Bagaimana supaya PAD itu meningkat. Apalagi pajak sarang burung walet juga realisasinya masih minim,” tandasnya.(Adv/DPRD Bontang)