SAMARINDA, JURNALTODAY.CO – Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah meluruskan terkait anggaran media yang santer diberitakan mengalami penghapusan. Dia memastikan bahwa bukan berarti anggaran itu dihapus, melainkan sedang dalam tahap penyesuaian.
Politisi perempuan asal partai Golongan Karya (Golkar) menegaskan itu informasi yang beredar tidak sepenuhnya tepat. Kata dia, keputusan akhir masih menunggu pembahasan internal TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
“Sebetulnya enggak benar kalau disebut dinolkan. Hanya saja, mungkin karena ada angka yang dianggap besar, ratusan miliar, maka perlu dilihat kembali proporsionalitasnya. Tapi bukan berarti hilang sama sekali. Media tetap mitra pemerintah yang harus dihargai,” ungkapnya, Jumat (25/7/2025).
Syarifatul menjelaskan bahwa efisiensi anggaran adalah bagian dari penyesuaian arah pembangunan Gubernur Kaltim saat ini yang memprioritaskan infrastruktur dan pendidikan.
Namun ia mengingatkan, dalam efisiensi tetap harus ada ruang yang wajar untuk media, agar proses pembangunan tidak kehilangan instrumen komunikasi publiknya.
“Kalau kita lihat dari prioritas Gubernur, seperti penyelesaian jalan Berau-Kutim-Bontang, ya memang butuh efisiensi. Tapi bukan berarti pos media dihapus. Ini bukan sekadar soal besar atau kecilnya dana, tapi bagaimana menjaga ekosistem informasi yang sehat,” lanjutnya.
Syarifatul menekankan bahwa selama ini media tidak hanya hadir sebagai peliput, tetapi juga sebagai penyambung lidah pemerintah kepada rakyat. Karena itu, keputusan apapun terkait anggaran media harus dibahas secara bijak dan tidak menggeneralisasi.
“Mendukung media dengan alokasi anggaran yang wajar adalah bentuk komitmen terhadap transparansi dan partisipasi publik,” tegasnya.
Hal yang sama juga ditegaskan Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel. Kata dia, sampai saat ini belum ada keputusan final mengenai pos anggaran tersebut karena pembahasan masih terus berlangsung.
Menurutnya, dinamika anggaran yang melibatkan banyak pihak harus dilihat secara utuh dan proporsional.
“Anggaran itu masih dibahas. Belum ada yang final. Tapi satu hal yang pasti, saya pribadi tidak pernah jauh dari media,”ungkapnya.
Media, kata Ekti, menjadi bagian penting dari proses pembangunan, mulai dari menyampaikan program, kegiatan, hingga arah kebijakan kepada masyarakat.
Dia juga menekankan bahwa peran media tidak bisa disamakan dengan sekadar pemborosan anggaran.
“Kalau media sampai tidak didukung, ini justru kemunduran dalam keterbukaan informasi. Kita di Kaltim sedang membangun, jangan sampai media malah dipukul rata,” tegasnya mengakhiri.(*)
