Samarinda – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur (Kaltim) terus berupaya untuk membangun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).
Meskipun saat ini hanya terdapat SMK swasta di Mahulu, namun Disdikbud Kaltim berkomitmen untuk melanjutkan langkah-langkah guna mendirikan SMK negeri di daerah tersebut, demikian diungkapkan oleh Kepala Bidang Pembinaan SMK, Surasa.
“Mahulu itu SMK kan Yang Masih Berdiri SMK swasta, kalau SMK Negeri memang di sana belum belum berdiri,” jelasnya.
Belum lama ini, dirinya menyatakan bahwa pihaknya telah secara resmi bersurat kepada pemerintah Kabupaten Mahulu untuk membahas pendirian SMK negeri di wilayah tersebut.
Meskipun belum ada tindak lanjut resmi, ia menegaskan bahwa koordinasi dengan pemerintah setempat telah dilakukan, dan perlu adanya langkah konkrit dalam melanjutkan rencana tersebut.
“beberapa waktu lalu memang kami sudah secara resmi bersurat dengan pemerintah Kabupaten Mahulu, cuman belum ada tindak Lanjut jadi, memang perlu tindak lanjut dari hasil koordinasi resmi kami dengan kabupaten mahulu,” bebernya.
Dalam keterangannya, Surasa menekankan pentingnya mengakui hak atas layanan pendidikan sebagai hak fundamental bagi seluruh warga negara.
Beliau menyatakan bahwa semua masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan akses layanan pendidikan, termasuk di Kabupaten Mahulu.
“kalau kita bicara hak memang seluruh masyarakat berhak untuk mendapat akses layanan pendidikan,” jelasnya.
Ia menjelaskan bahwa meskipun pada tahun ini belum terdapat SMK negeri di Mahulu, hal tersebut tidak berarti bahwa keberadaan SMK negeri tidak akan pernah terwujud.
Pemerintah tetap berkomitmen untuk terus mengembangkan layanan pendidikan di daerah tersebut.
“Pemerintah juga punya keterbatasan kemampuan ya artinya bukan berarti kalau tahun ini belum ada bukan berarti kan itu tidak ada selamanya,” tutupnya.
Sebagai penutup, Surasa menegaskan bahwa meskipun terdapat kendala dan keterbatasan, upaya untuk membangun SMK negeri di Mahulu tetap menjadi prioritas.
Pihaknya berharap akan adanya tindak lanjut yang positif dari hasil koordinasi resmi dengan pemerintah Kabupaten Mahulu untuk mewujudkan hak atas layanan pendidikan bagi masyarakat di daerah tersebut. (Adv)
