Diskominfo Kukar, Jurnaltoday.co – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memberikan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD terhadap nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Tanggapan ini disampaikan oleh Wakil Bupati Kukar, H. Rendi Solihin, dalam Rapat Paripurna ke-17 masa sidang III di Ruang Sidang DPRD Kukar, Selasa (1/7/2025).
Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani dan didampingi Wakil Ketua Junadi tersebut menjadi wadah bagi Pemkab Kukar untuk merespons berbagai saran dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD. Dalam kesempatan itu, Rendi menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas dukungan serta komitmen legislatif terhadap kinerja Pemkab Kukar.
“Pemerintah Kabupaten Kukar menyadari bahwa terdapat pelaksanaan program yang belum optimal, untuk itu perlunya monitoring dan evaluasi terhadap perangkat daerah untuk memaksimalkan serapan anggaran dan terjaganya kualitas pembangunanan,” ungkap Rendi.
Ia juga menyinggung terkait besarnya jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada tahun 2024. Menurutnya, hal tersebut bukan semata-mata akibat rendahnya serapan anggaran, melainkan juga disebabkan oleh sejumlah faktor eksternal.
“Pemerintah Kabupaten Kukar Tahun 2024 tidak semata-mata karena serapan anggaran yang rendah, akan tetapi juga karena adanya kegiatan-kegiatan yang bersifat earmark dari Pemerintah Pusat yang sebagian besar alokasi anggaran terjadi di akhir tahun, sehingga tidak cukup waktu pelaksanaannya serta adanya perubahan mekanisme penyaluran dana transfer ke daerah baik atas penyaluran dana kurang bayar atau dana reguler yang mempengaruhi komposisi Silpa Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024,” jelasnya.
Lebih lanjut, Rendi menegaskan bahwa SILPA tersebut akan dioptimalkan pada pelaksanaan APBD 2025 dan difokuskan pada sektor prioritas.
“SILPA Tahun 2024 tersebut selanjutnya akan dioptimalkan dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, ini akan diupayakan menekan angka kemiskinan, peningkatan kualitas infrastruktur jalan, Kesehatan dan Pendidikan,” katanya.
Ia juga mengakui bahwa masih ada program yang belum mencapai target, namun tetap ada capaian yang sesuai rencana. Hal ini menjadi bahan evaluasi penting ke depan, terutama dalam hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi sorotan dari seluruh fraksi di DPRD Kukar.
“Kedepannya kita akan terus meningkatkan PAD, pada lima tahun kedepan minimal selalu meningkat disetiap tahunnya, banyak hal yang bisa kita tingkatkan di Kukar, seperti optimalisasi untuk seluruh Perseroda, Perusda, BUMD yang dimiliki Kabupaten Kukar harus dimaksimalkan,”tutup Rendi.
