Jurnaltoday.co – Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Manggarai Barat Innocentius Peni, mendesak Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat agar menertibkan perusahaan tambang yang beroperasi dikawasan hulu sungai Kali Wae Mase yang terletak di Desa Tondong Belang Kecamatan Mbaliling, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.
Desakan ini disampaikan Ino Pani usai monitoring di lokasi Spam Wae Mase, Jum’at (10/3/2023) kemarin.
“Saya sudah cek langsung di lokasi soal kegiatan tambang itu, kita desak pemerintah untuk segera hentikan,” ujanya.
Menurut Politisi Partai Amanat Nasional ini, sedikit atau banyak, nambang dipinggir atau ditengah, ketika penambangan beroperasi menggunakan mesin yang berisi solar dan oli sedikit banyaknya pasti mengalir ke spam yang ada.
“Apalagi air minum ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena itu, kami minta pemerintah untuk segera mengevaluasi ijin yang beroperasi di sana, bila perlu dicabut itu ijinnya. Supaya tidak boleh ada ijin tambang yang beroperasi sekitar daerah aliran sungai ke spam wae mese agar tidak mengganggu masyarakat labuan bajo yang menikmati air minum yang bersumber dari spam wae mese,”tegas Ino Pani.
Ino Pani meminta pada dinas terkait segera mengambil tindakan untuk mengamankan daerah aliran sungai yang menuju spam agar clear dari persoalan tambang yang berpotensi menyebabkan pencemaran terhadap air minum yang dibutuhkan begitu banyak manusia di Labuan Bajo.
“Ketika satu dua menit air tidak berjalan, maka menimbulkan persoalan yang luar biasa bagi konsumen. Karena itu, pihak PDAM dengan dukungan masyarakat agar selalu menjaga daerah hulu yang mengalir air ke spam demi masa depan kita semua, demi masa depan masyarakat labuan bajo, ujanya.
Ia tidak ingin menduga-duga apakah proses pemberian ijin itu sudah benar atau tidak, baginya sebagai anggota DPRD, ia mendorong pemerintah untuk segera menertibkan perusahaan tambang yang beroperasi disekitar daerah aliran sungai supaya suplai air minum ke labuan bajo dalam rangka menyambut asean summit yang akan datang tidak terganggu.
“Karena itu, apapun tindakan dan apa pun prosesnya tentu pemerintah melalui dinas teknis bisa melakukan untuk segera menertibkan perusahaan yang beroperasi di daerah hulu,”pungkasnya. (*)
