Samarinda– Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mendapat sorotan dari Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ronald Lonteng. Ia menilai proses seleksi belum mencerminkan keadilan bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi.
“Banyak honorer yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun justru tidak lolos seleksi. Padahal mereka sudah menunjukkan kinerja yang maksimal,” ujar Ronald (23/6/2025).
Menurutnya, sistem seleksi yang hanya berpatokan pada nilai akademis dinilai kurang bijak. Pemerintah, katanya, seharusnya mempertimbangkan faktor loyalitas dan pengabdian sebagai salah satu penilaian utama.
“Yang dibutuhkan pemerintah itu bukan hanya orang pintar, tapi yang benar-benar loyal. Kalau hanya berdasarkan nilai, banyak yang tersingkir meski sudah mengabdi puluhan tahun,” tegasnya.
Ronald berharap Pemkot Samarinda tidak menutup mata terhadap nasib para honorer yang tidak lolos. Ia mengingatkan agar pemerintah hadir dan memberikan solusi yang adil, agar para tenaga honorer tidak merasa diabaikan.
“Jangan sampai mereka merasa menjadi korban sistem. Pemerintah harus hadir dan memberi perhatian terhadap masa depan mereka,” pungkasnya.(Adv)
