DPRD KALTIM, JURNALTODAY.CO – Anggota DPRD Kalimantan Timur asal Dapil Kutai Kartanegara, Didik Agung Eko Wahono, kembali menggelar kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) kelima di Desa Bukit Raya, Kamis, (29/5/2025).
Acara ini menghadirkan dua narasumber, Adi Sucipto dan Muhammad Miftah, untuk mengupas tuntas soal kebijakan publik.
Didik Agung menyampaikan bahwa kebijakan publik adalah bagian inti dari tanggung jawab pemerintah dalam merespons persoalan masyarakat.
“Secara umum, kebijakan publik adalah tindakan strategis pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah publik. Wujudnya bisa berupa peraturan, program, undang-undang, atau kebijakan administratif lainnya,” katanya.
Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan tidak boleh lahir tanpa dasar yang jelas.
Tujuannya harus konkret, menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kebijakan itu bukan sekadar keputusan politik, tapi instrumen negara dalam mengatur pembangunan dan kesejahteraan,” tegas Didik.
Narasumber Adi Sucipto memaparkan tahapan teknis dalam proses kebijakan publik.
Ia menjelaskan bahwa segalanya dimulai dari penetapan agenda, saat masalah publik masuk radar pemerintah. Setelah itu, berbagai alternatif solusi disusun melalui kajian akademis dan dialog publik.
Adi menambahkan bahwa tahapan berikutnya adalah pengambilan keputusan oleh pemerintah, baik melalui lembaga eksekutif maupun legislatif.
“Tapi prosesnya tidak berhenti di situ. Implementasi dan evaluasi kebijakan juga krusial agar dampaknya bisa diukur dan diperbaiki jika perlu,” jelasnya.
Didik menutup kegiatan dengan mengingatkan bahwa kebijakan publik yang tepat dan berbasis data sangat menentukan arah pembangunan.
“Dengan pendekatan yang sistematis, kebijakan bisa mendorong perubahan positif. Masyarakat pun harus aktif memahami dan terlibat dalam prosesnya,” pungkasnya.(Do/Adv/Dprdkaltim)
