JURNALTODAY.CO, BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menegaskan bahwa persoalan banjir yang kerap melanda wilayahnya tidak bisa diselesaikan secara sepihak. Sebab, sebagian besar aliran air yang menyebabkan luapan ke wilayah perkotaan berasal dari kawasan hulu di luar kewenangan pemerintah kota.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, mengatakan Pemkot telah berulang kali mengajukan permohonan agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) ikut terlibat dalam penanganan banjir lintas wilayah. Dukungan yang diharapkan terutama berupa penganggaran proyek pengendalian air di daerah hulu sungai yang bermuara ke Bontang.
“Banjir ini tidak sepenuhnya bersumber dari dalam kota. Sebagian besar datang dari kawasan hulu yang merupakan kewenangan provinsi. Karena itu kami berharap Pemprov bisa ikut berperan,” ujar Agus Haris, Jumat (24/10/2025).
Ia menyebut, kerusakan pintu air di kawasan Kilometer 5 Jalan Poros Bontang–Samarinda menjadi salah satu penyebab utama banjir yang melanda permukiman warga di Api-Api dan Bontang Permai. Air dari arah hulu tidak bisa tertahan karena sistem pengendali air tak berfungsi optimal.
Sebagai langkah jangka panjang, Pemkot Bontang menyiapkan pembangunan Waduk Kanaan yang dijadwalkan mulai dikerjakan pada 2026. Waduk tersebut akan difungsikan sebagai tampungan sementara air dari hulu sebelum mengalir ke kawasan padat penduduk.
“Kalau waduk sudah berfungsi, air dari hulu bisa ditahan sementara, sehingga tidak langsung mengalir deras ke pusat kota,” jelasnya.
Selain itu, Pemkot juga menjalankan program normalisasi sungai dan drainase secara rutin setiap tiga bulan untuk menjaga kapasitas aliran air tetap optimal saat hujan deras.
Namun, Agus Haris menegaskan bahwa langkah-langkah di tingkat kota tidak akan cukup tanpa dukungan dari pemerintah provinsi. Menurutnya, koordinasi lintas wilayah menjadi kunci utama agar penanganan banjir bisa dilakukan secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir.
“Permohonan bantuan anggaran sudah kami sampaikan sejak 2020. Mudah-mudahan tahun depan bisa terealisasi lewat APBD Provinsi Kaltim 2026,” ujarnya.
Ia berharap, kolaborasi antara Pemkot Bontang dan Pemprov Kaltim dapat mempercepat penyelesaian persoalan banjir yang selama ini menjadi masalah tahunan masyarakat.
“Kami ingin masalah banjir ini ditangani dengan pendekatan yang terintegrasi. Tidak bisa hanya di hilir, tapi harus dimulai dari sumbernya,” pungkasnya. (ADV/Arf)
