JURNALTODAY.CO, DISKOMINFO KALTIM – Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) sempat diguncang kelangkaan beras pada Juli–Agustus 2025 hingga menyebabkan harga meroket. Untuk mencegah kejadian serupa terulang, Pemprov Kaltim kini menyiapkan langkah jangka panjang dengan mendorong Mahulu menjadi wilayah yang lebih mandiri dalam produksi pangan.
Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim, Siti Farisyah Yana, mengatakan selama ini Mahulu masih sangat bergantung pada pasokan cadangan beras dari pemerintah daerah.
“Selama ini Mahulu selalu dibantu dengan cadangan beras kita. Tapi ke depan kita ingin mereka lebih mandiri,” kata Siti saat ditemui di Samarinda, Sabtu (29/11/2025).
Siti menjelaskan penyaluran cadangan beras pemerintah tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada prosedur dan ketetapan kepala daerah yang harus dipenuhi, termasuk penetapan kondisi darurat atau kebencanaan.
“Bantuan beras itu ada kondisi-kondisi tertentu yang harus ditetapkan oleh bupati, misalnya keadaan bencana. Jadi tidak bisa serta-merta,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi krisis pangan serupa, Pemprov Kaltim bersama pemerintah pusat menyiapkan program pembukaan dan pencetakan sawah baru di Mahulu. Targetnya, mulai 2026, lahan seluas 200 hektare mulai dibuka.
“Kita buka sawah, lantai sawah, dan cetak sawah. Tahun 2026 harapannya sudah mulai buka lahan seluas 200 hektare,” jelas Siti.
Tak hanya membuka lahan, pemerintah juga menyiapkan petani modern dari kalangan anak muda Mahulu. Mereka akan dilatih oleh Balai Pelatihan Pertanian (BPPP) untuk mengoperasikan alat pertanian modern yang disalurkan pemerintah pusat.
“Nanti akan dibentuk petani-petani dari masyarakat lokal, terutama anak muda. Mereka ini yang akan mengoperasikan peralatan yang diberikan pemerintah,” tambahnya.
Siti memastikan proyek pencetakan sawah ini berasal dari anggaran pemerintah pusat (APBN). Menurutnya, beban APBD Kaltim cukup besar untuk menutupi operasional rutin sehingga dukungan pusat sangat dibutuhkan.
“Efisiensi APBD kita lumayan besar. Untuk kegiatan rutin saja kebutuhannya banyak. Karena itu kami mendorong anggaran dari pusat agar bisa masuk ke daerah,” tegasnya.
Ia mengatakan pembangunan pangan tak dapat berjalan sendiri. Sektor lain seperti peternakan, perdagangan, perikanan, dan perkebunan juga terlibat penuh.
“Masalah pangan itu tidak bisa dikerjakan dinas pangan sendiri. Ada dinas perdagangan, peternakan, perikanan, perkebunan. Semua bergerak bersama di bawah koordinasi Asisten II,” pungkasnya. (HYI/Adv/DiskominfoKaltim)
