Kaltim Mantapkan Kesiapan Pilkada Serentak 2024 Melalui Rakor Forkopimda

BALIKPAPAN – Dalam upaya menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada 27 November 2024, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama Tim Pemantau Perkembangan Politik Daerah. Bertempat di Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (13/11/2024), Rakor ini dihadiri berbagai tokoh penting, termasuk Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Timur (Kutim) H M Agus Hari Kesuma. Acara ini bertujuan memastikan persiapan Pilkada berjalan lancar dan tertib, serta mengantisipasi berbagai potensi tantangan yang mungkin muncul.

Sekretaris Provinsi (Sesprov) Kaltim, Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa koordinasi lintas sektor telah menjadi prioritas Pemprov Kaltim dalam mempersiapkan Pilkada. “Kita sudah menjelaskan dalam Rakor Forkopimda, bahwa langkah Pemprov Kaltim untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada adalah dengan menggelar rapat koordinasi intensif melalui Desk Pilkada setiap Senin,” kata Sri. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan setiap elemen pemerintahan dan instansi terkait memahami perkembangan terbaru dan dapat mengatasi berbagai permasalahan, termasuk logistik.

Sri Wahyuni menggarisbawahi pentingnya memastikan distribusi logistik tepat waktu hingga ke tingkat desa dan kelurahan. “Kita akan terus memastikan kelancaran distribusi logistik hingga semua wilayah menerima sesuai kebutuhan sebelum tanggal 27 November,” tegasnya. Meskipun Mahakam Ulu sudah menuntaskan distribusi logistik, beberapa wilayah lain masih memerlukan pengawalan ekstra untuk menjamin kesiapan penuh sebelum hari pemungutan suara.

Kesiapan Pilkada di Kaltim tak hanya ditangani oleh pemerintah daerah, tetapi juga didukung oleh berbagai instansi. TNI dan Polri berperan menjaga keamanan dan ketertiban selama proses Pilkada berlangsung. DPRD Kaltim bekerja keras meningkatkan partisipasi pemilih, sedangkan Kejaksaan Kaltim memastikan bahwa pelaksanaan Pilkada berjalan tanpa pelanggaran hukum. Kombinasi peran ini menciptakan kerangka kerja yang solid demi suksesnya pesta demokrasi.

Sri Wahyuni secara khusus menyoroti pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menegaskan bahwa ASN harus bersikap netral dan tidak memihak demi menjaga integritas demokrasi. “Jadi, netralitas ASN itu tidak mengurangi hak mereka untuk memberikan pilihan,” ujarnya. Pesan ini ditujukan kepada seluruh ASN di Kaltim agar menjalankan peran mereka dengan profesionalisme dan tidak terlibat dalam praktik yang dapat menodai proses Pilkada.

Plh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim, Ahmad Firdaus Kurniawan, menegaskan bahwa Rakor ini juga dimaksudkan untuk menyamakan persepsi antara pemangku kepentingan. “Koordinasi yang solid antar-pemangku kepentingan akan menjadi fondasi kuat dalam menyukseskan Pilkada serentak tanpa hambatan berarti,” ucap Firdaus. Dengan koordinasi yang matang, diharapkan Kaltim dapat mengatasi potensi kendala yang muncul serta menciptakan kondisi politik yang kondusif.

Rakor ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Danrem 091 ASN Brigjen TNI Anggara Sitompul, Kepala OPD Pemprov Kaltim, Wakil Bupati Kutai Barat Edyanto Arkan, serta perwakilan Forkopimda dari berbagai kabupaten/kota di Kaltim. Semua pihak sepakat untuk mendukung penuh persiapan Pilkada serentak, termasuk memastikan koordinasi dan konsolidasi yang berkesinambungan.

“Prinsipnya, Pemprov Kaltim sudah bergerak aktif melakukan sosialisasi dan koordinasi secara masif, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, bersama Forkopimda,” jelas Sri Wahyuni. Sosialisasi ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam Pilkada mendatang. Salah satu tujuan utama sosialisasi ini adalah memastikan bahwa masyarakat siap menggunakan hak pilihnya dengan bijak pada 27 November.

Sri Wahyuni menutup pernyataannya dengan optimisme, berharap bahwa Pilkada serentak 2024 di Kaltim dapat menjadi contoh demokrasi yang sehat dan damai. “Koordinasi ini tidak hanya untuk menyukseskan Pilkada di tingkat lokal, tetapi juga menjaga marwah demokrasi Indonesia secara keseluruhan,” katanya. Dengan kerja keras seluruh pihak, Kaltim siap menghadapi Pilkada dengan semangat persatuan dan komitmen tinggi.

Kolaborasi yang terjalin antara pemerintah daerah, TNI, Polri, KPU, dan Bawaslu menjadikan Kaltim siap untuk menghadapi tantangan Pilkada serentak 2024 dengan persiapan matang dan semangat kebersamaan.