JURNALTODAY.CO, SAMARINDA – Forum Aksi Rakyat (Fraksi) Kaltim kembali menggelar aksi unjuk rasa. Kali ini digelar pada Hari Pahlawan. Mereka menyatakan kekecewaan atas belum adanya respons positif dari Pemerintah Pusat terhadap tuntutan mereka mengenai dana bagi hasil.
Ketua Umum Presidium Fraksi Kaltim, Vendy Meru, menyatakan bahwa aksi ini merupakan kelanjutan dari gerakan yang mereka lakukan pada 16 Oktober 2025 lalu. Menurutnya, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, dinilai mengabaikan tenggat waktu 14 hari yang telah diberikan organisasinya.
“Seharusnya kita sudah dapat respon karena kita sudah memberikan deadline selama 14 hari. Namun hingga hari ini, bertepatan dengan Hari Pahlawan, kami berkumpul lagi untuk menyatakan keseriusan. Kami akan konsisten dan terus-menerus menyuarakan penolakan terhadap pengelolaan dana bagi hasil oleh pemerintah pusat,” tegas Vendy dalam orasinya, Senin (10/11/2025).
Ketika ditanya apakah besaran dana bagi hasil yang menjadi persoalan, Vendy menegaskan bahwa persoalannya bukan sekadar angka.
“Yang jelas, kita tidak perlu bicara besar kecilnya nominal. Ketika suara rakyat muncul dalam bentuk aksi seperti ini, artinya ada perasaan tidak dianggap dan diperlakukan tidak adil. Kami punya alasan yang kuat,” ujarnya.
Vendy memaparkan bahwa dasar protes mereka adalah kontribusi ekonomi Kalimantan Timur yang sangat besar terhadap negara. Ia mengklaim bahwa pada tahun 2024, PDRB Kaltim menyumbang sekitar Rp858 triliun kepada negara, sebuah kontribusi yang telah berlangsung puluhan tahun.
“Kami khawatir, jika tidak bersuara, pemerintah akan menganggap masyarakat Kaltim sudah sejahtera dan mapan. Kenyataan di lapangan justru berkata sebaliknya,” tandasnya.
Ia lalu mengkritik parahnya kondisi infrastruktur di Kalimantan Timur. Vendy menantang pemerintah untuk mengecek sendiri kondisi di lapangan.
“Dimanakah infrastruktur yang memadai? Jalan tol yang bagus? Bandara yang bagus? Sebagai contoh, Bandara APT Pranoto yang diklaim berstandar internasional, tetapi rumputnya sampai setinggi 50-60 cm dan jalan menuju ke sana berlubang-lubang,” paparnya.
Vendy juga memberikan sindiran pedas untuk jalan tol di Kaltim.
“Jalan tol kita, itu bukan tol. Seperti yang saya sampaikan kemarin, itu adalah ‘jalan ular’, yang berkelok-kelok dan tidak layak. Ini adalah perlakuan tidak adil bagi masyarakat Kalimantan Timur,” protesnya.
Dalam orasi yang sama, mereka juga mengeluarkan ultimatum keras: jika tuntutan tidak segera ditanggapi, mereka akan menutup jalur distribusi batu bara melalui Sungai Mahakam, urat nadi utama transportasi komoditas tambang di Kaltim.
“Kalau pusat tetap diam, maka suka tidak suka, pelampung akan kami turunkan. Batu bara tidak boleh keluar dari Mahakam,”ancam Vendy.
Di akhir pernyataannya, Vendy Meru menekankan bahwa aksi ini bukan bentuk anti-pemerintah, melainkan sebuah seruan untuk diperhatikan.
“Kami tidak anti kepada pemerintah, tapi kami mohon perhatiannya,” tutupnya. (***)
