DPRD KALTIM, JURNALTODAY – Curah hujan tinggi yang mengguyur sejak Senin (12/5/2025) kembali memicu banjir besar di sejumlah wilayah Samarinda.
Kawasan Loa Janan Ilir menjadi salah satu titik paling parah, dengan genangan air yang melumpuhkan akses warga dan membuat lalu lintas di Jalan HM Rifadin macet total.
Banjir juga menyebabkan pemutusan akses jalan utama, memaksa dibukanya dapur umum di beberapa lokasi guna membantu masyarakat terdampak.
Menanggapi situasi tersebut, Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, mendesak agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur segera mengambil langkah konkret.
Ia menyebut banjir kali ini meluas hampir ke seluruh wilayah Samarinda, termasuk ke daerah-daerah pinggiran.
“Banjir yang terjadi ini tidak hanya melanda pusat kota, tapi juga daerah pinggiran ikut terdampak. Bahkan akses di Jalan HM Rifadin sampai terputus, menyebabkan antrean panjang kendaraan. Sampai hari ini, dapur umum masih aktif di berbagai lokasi seperti Loa Janan,” terang Darlis saat dikonfirmasi.
Menurutnya, musibah ini tak bisa dilihat hanya sebagai fenomena alam semata.
Ia menilai ada peran aktivitas manusia, terutama di kawasan hulu yang diduga memperparah limpasan air ke wilayah hilir seperti Samarinda.
“Memang benar hujan sangat lebat, hampir seluruh daerah di Kaltim terdampak. Tapi kita juga harus mencermati aktivitas pertambangan di daerah atas yang membuat air melimpas ke kota ini. Samarinda sebagai hilir menerima debit air luar biasa besar,” ungkapnya.
Darlis menilai bencana ini merupakan masalah sistemik yang tidak bisa diserahkan hanya kepada pemerintah kota.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi dan wilayah dalam menyusun langkah penanganan yang lebih menyeluruh.
“Ini bukan hanya tanggung jawab Pemkot. Pemerintah Provinsi harus segera turun tangan, karena dampaknya sudah menjalar ke berbagai daerah lain,” tegasnya.
Ia juga menyebut bahwa buruknya sistem drainase, alih fungsi kawasan di hulu, serta cuaca ekstrem menjadi faktor-faktor penting yang harus dievaluasi.
“Penanganan banjir tidak bisa terus-menerus bersifat darurat. Kita butuh solusi jangka panjang. Situasi sekarang adalah hasil dari banyak faktor dari cuaca, sistem saluran air, hingga kebijakan ruang wilayah yang tidak terkendali,” jelas politisi PAN itu.
Darlis pun mendesak agar Pemprov Kaltim menyusun rencana besar dalam menangani banjir, termasuk mengevaluasi perizinan tambang, memperbaiki sistem drainase, dan membangun infrastruktur pengendali banjir di titik rawan genangan.
“Sebagai pusat pemerintahan provinsi, Samarinda seharusnya mendapat perhatian lebih. Tidak bisa dibiarkan setiap musim hujan jadi langganan banjir. Kalau wilayah sekitar hujan deras, otomatis air akan turun ke kota ini. Maka perlu ada langkah luar biasa untuk mengantisipasinya,” tutupnya.(Do/adv/Dprdkaltim)
