RUTENG, JURNALTODAY.CO – Di tengah kondisi politik kita yang kehilangan akal sehat, jauh dari keadaban dan mengabaikan nilai-nilai tatanan dan krama santun yang sempat mengemuka beberapa waktu yang lalu, bukan tak mungkin politisasi Uang, Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) menjadi jualan politik di pemilu dan pilkada serentak pada 2024 yang sudah mendekat di depan mata. Politisasi sara, uang dan hal sebagainya membayangi pemilu dan pilkada serentak pada 2024 nantinya.
Bahkan Isu-isu suku dan agama menjadi jualan familiar sehingga sering dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok dalam mencapai tujuannya.
Anggota Komisi 3 DPR RI sekaligus Anggota MPR RI N.M. Dipo Nusantara Pua Upa melakukan kunker ke Kabupaten Manggarai, NTT. Kunjungan tersebut bertujuan untuk menyerap Aspirasi Masyarakat dengan Tema Sistem Demokrasi Pancasila yang diterapkan di Indonesia, Selasa(17/10/2023) bertempat di Gedung Aula Efata Ruteng.
Dihadapan masyarakat, Dipo Nusantara Menyampaikan bahwa Demokrasi sendiri adalah bentuk pemerintahan yang meletakkan kekuasaan negara tertinggi di tangan rakyat yang diformulasikan melalui sistem perwakilan.
Sementara di Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila yang yang mana Pancasila adalah ideologi, pandangan hidup, dasar negara dan sistem filsafat negara dan bangsa.
Dalam Pancasila kita tertuang di Sila ke-4, bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Implementasi Demokrasi Pancasila inilah kita melaksanakan Pemilu 5 Tahun sekali. Dengan pemilu inilah Rakyat Indonesia memilih Wakilnya dan juga Presiden dan wakil Presiden.
“Jangan sampe Pemilu ini kita kotori dengan hal-hal yang mencoreng Demokrasi Pancasila itu sendiri, contohnya menggunakan Politik Uang dan Issu sara”, tegas Dipo Nusantara.
“Politik Uang dan Issu Sara terbukti dapat merusak tatanan demokrasi kita. Dimana kita tidak lagi memilih wakil dan Pemimpin kita berdasarkan hati Nurani kita, tapi berdasarkan siapa yang membayar”,ucap Dipo.
Menurut Dipo, Issu sara dapat menyebabkan perpecahan sesama anak bangsa, jangan sampe Pemilu selesai tapi Perpecahan antar anak bangsa terus berlanjut, tegas Dipo lagi.
“Kehidupan berpolitik di Indonesia harus berlandaskan apa yang ada di Pancasila yakni lima sila yang terkandung di dalamnya,” lanjutnya.
“Siapa pun yang dipilih melalui Pemilu adalah wakil rakyat, jadi rakyat juga berhak menyuarakan atau berpendapat kepada pemimpin atau wakil rakyat untuk kemajuan suatu daerah hingga kemajuan bangsa,” tutup Dipo Nusantara.
