Jurnaltoday.co – Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kalimantan Timur (Kaltim) ditargetkan bakal rampung pada 28 Mei 2025.
Program nasional ini diyakini sebagai solusi atas persoalan ekonomi di tengah masyarakat desa, mulai dari akses permodalan hingga perlindungan dari praktik ilegal seperti pinjaman online dan tengkulak.
Dalam hal ini, Wakil Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono yang juga merupakan ketua pelaksana harian satgas nasional pembentukan kopdes, menegaskan jika kehadiran koperasi desa bukan sekedar sebagai badan usaha saja, nakun juga sebagai instrumen perlindungan ekonomi rakyat.
“Koperasi Merah Putih hadir bukan sekadar badan usaha, tapi sebagai perlindungan ekonomi warga. Kita ingin masyarakat desa punya akses permodalan yang aman dan memberdayakan, bukan malah terjerat utang dari pinjol atau tengkulak,” ujar Ferry saat menghadiri Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Provinsi Kaltim di Samarinda, Sabtu (24/5/2025).
Program ini merupakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025, dengan target pembentukan mencapai 80.000 koperasi di seluruh Indonesia.
Dan di Kaltim sendiri pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ditargetkan bakal selesai akhir Mei 2025 ini.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara, Arianto dalam hal ini dirinya menyambut baik langkah percepatan ini.
Arianto berpendapat bahwa nantinya menilai desa ini dapat memperkuat ekonomi desa secara berkelanjutan.
“Koperasi Merah Putih adalah peluang besar bagi desa-desa di Kukar untuk mandiri secara ekonomi. Ini bukan hanya soal usaha, tapi juga soal kedaulatan ekonomi desa. Kami siap mendukung penuh agar koperasi ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Arianto.
Dirinya juga mengatakan bahwa keberadaan koperasi desa ini juga bisa menjadi strategi guna memperkuat daya saung produk lokal serta meningkatkan kesejahteraan warga.
“Kalau dikelola serius, koperasi ini bisa menjadi pusat perputaran ekonomi desa. Tidak hanya sebagai tempat simpan pinjam, tapi juga produksi, distribusi, hingga pemasaran,” tambahnya.
Terlihat hadir juga dalam acara peluncuran ini pejabat lintas kementerian dan pemerintah daerah, termasuk Deputi Bidang Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Widiastuti, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, serta para bupati dan wali kota se-Kaltim.
