DPRD KALTIM, JURNALTODAY.CO – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Husni Fahruddin menyampaikan kekecewaannya terhadap PT Pertamina yang dinilai tidak menepati komitmen penyediaan fasilitas bengkel di setiap outlet resmi milik perusahaan tersebut.
Hal ini mengemuka setelah rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II dan Pertamina beberapa waktu lalu, di mana Pertamina disebut mengklaim telah memenuhi kewajiban tersebut, namun fakta di lapangan berkata sebaliknya.
“Bohong itu. Pertamina yang kita panggil di RDP Komisi II menyatakan telah menyediakan bengkel di setiap outlet dealer resmi, tapi nyatanya tidak ada bukti,” tegas Husni, yang akrab disapa Ayub, dalam keterangannya pada Senin (26/5/2025).
Politisi tersebut menegaskan, hingga kini tidak ada laporan resmi maupun bukti konkret yang menunjukkan adanya bengkel di outlet-outlet Pertamina di Kaltim.
Ayub bahkan mengaku telah menghubungi langsung pihak Pertamina melalui pesan WhatsApp, namun hanya mendapat jawaban bahwa penyediaan fasilitas tersebut “masih dalam proses”.
“Saya pernah hubungi mereka via WA, dan jawabannya hanya ‘lagi proses’. Ini jelas kebohongan publik,” ujarnya.
Menanggapi hal ini, Komisi II DPRD Kaltim berencana mengajukan rekomendasi resmi ke kantor pusat Pertamina untuk melakukan pergantian manajemen dan pimpinan Pertamina di wilayah Kalimantan Timur.
Langkah ini diambil karena lembaga legislatif tidak memiliki kewenangan memberikan sanksi langsung.
“Rencana kami merekomendasikan kepada Pertamina pusat agar mengganti manajemen dan pimpinan Pertamina di Kaltim. Itu bentuk ‘sanksi’ yang bisa kami berikan,” tegas Ayub.
Komitmen penyediaan bengkel di outlet Pertamina sebelumnya digaungkan sebagai bagian dari layanan tambahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun, ketiadaan bukti fisik maupun laporan progres membuat anggota dewan menilai Pertamina abai terhadap tanggung jawab korporasi.(Do/Adv/Dprdkaltim)
