DPRD KALTIM, JURNALTODAY.CO – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Syarifatul Sya’diah, mempertanyakan keterlambatan respons Kementerian Sosial (Kemensos) terhadap usulan Program Sekolah Rakyat di Kabupaten Berau. Padahal, program bantuan pendidikan untuk masyarakat rentan ini rencananya mulai dilaksanakan pada Juli 2025.
“Pemkab Berau sudah mengajukan proposal ke Kemensos, tetapi hingga kini belum ada kepastian. Padahal, pelaksanaan tinggal sebulan lagi,” tegas Syarifatul dalam dialog dengan media (14/6/2025).
Syarifatul menjelaskan bahwa Program Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau kelompok marjinal melalui dukungan biaya pendidikan nonformal.
Untuk mempercepat proses, ia akan memimpin koordinasi intensif antara Pemprov Kaltim dan Dinas Sosial (Dinsos) Berau sebagai penanggung jawab teknis.
“Kami akan verifikasi kelengkapan dokumen dan syarat administrasi di Dinsos Berau. Jika tidak ada masalah, perlu konsultasi bersama ke Kemensos untuk identifikasi akar penyebab keterlambatan,” paparnya.
Ia menduga kendala mungkin berasal dari proses alokasi anggaran.
“Secara umum, penyerapan anggaran triwulan pertama memang kerap terkendala. Namun, kini sudah pertengahan tahun seharusnya dana siap cair,” tandasnya.
Syarifatul menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten untuk memastikan transparansi dan kecepatan penyelesaian.
Ia juga mengingatkan risiko penundaan yang dapat menggagalkan distribusi bantuan tepat waktu.
“Kami khawatir penundaan ini berisiko merugikan penerima manfaat. Perlindungan hak pendidikan kelompok rentan tidak bisa ditunda,” tegasnya.
Sebagai solusi jangka pendek, Syarifatul mendorong Dinsos Berau menyiapkan skenario cadangan jika bantuan pusat terlambat turun.
“Jangan sampai masyarakat yang menunggu justru dirugikan. Kita harus punya langkah antisipasi,” ujarnya.
Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat yang kesulitan mengakses pendidikan formal, terutama di daerah terpencil dan kelompok ekonomi lemah. Dengan pendekatan pendidikan nonformal, program ini bertujuan meningkatkan literasi dan keterampilan warga Berau.
Syarifatul berharap Kemensos segera memberikan kepastian agar program dapat berjalan sesuai rencana.
“Masyarakat sudah menunggu. Jangan sampai niat baik ini terhambat karena birokrasi,” pungkasnya.(Do/Adv/Dprdkaltim)
