Jurnaltoday.co – Proyek Jalan Tol Samarinda – Bontang (sambo), Kalimantan Timur (Kaltim) yang sempat digaungkan Pemerintah, tampaknya belum bisa terealisasi dalam waktu dekat. Pasalnya status jalan tol yang direncanakan terintegrasi dengan Tol Balikpapan – Samarinda (Balsam) tersebut, sudah dikeluarkan dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dirancang Pemerintah.
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dapil Kaltim, Irwan Fecho mengatakan, memang proyek jalan tol sambo dikeluarkan dari Proyek Strategi Nasional (PSN). Namun pihaknya tetap memperjuangkan Tol Sambo itu tetap terealisasi, meski tidak masuk di Proyek Strategi Nasional.
[socialpoll id=”2895916″]
“Sudah dikeluarkan dari PSN oleh Jokowi. Karena otomatis ga selesai di 2024. Aturan PSN seperti itu pasti tercoret, kalau dinilai tidak akan selesai sesuai masa jabatan presiden. Tapi saya tetap minta teruskan melalui Kementerian PUPR atau Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Terus kita monitoring progresnya,” kata Irwan, Minggu (26/3/2023)
Lebih lanjut, Irwan menjelaskan, pihaknya sudah meminta kementerian PUPR untuk melanjutkan pembangunan Tol Samarinda – Bontang diluar Proyek Strategi Nasional. Dan menurutnya, berdasarkan informasi ia terima dari Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR , Danang Parikesit, saat ini PUPR sedang proses penyusunan AMDAL.
“Saya sudah meminta Menteri PUPR saat rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, untuk melanjutkan pembangunan Tol Samarinda – Bontang di luar Proyek Strategi Nasional. Dan informasi dari Kepala BPJT, saat ini PUPR sedang proses penyusunan AMDAL dan meminta Kementerian Perhubungan untuk menerbitkan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Tol Samarinda Bontang,” ujarnya.
“Kita akan kawal terus agar pemerintah pusat fokus melanjutkan pembangunan TOL Samarinda Bontang,” lanjut Irwan
Dia berharap, dengan Tol Sambo tersebut dapat terintegrasi dengan kawasan industri di Kaltim juga untuk akselerasi pembangunan ekonomi di Kaltim.
Diakhir, Irwan mengatakan, untuk realisasi pelaksanaan pembangunan fisik butuh waktu kurang lebih satu tahun, mengingat ada beberapa hal yang mesti harus diselesaikan lebih awal.
“kalau bicara berjalan, progresnya terus berjalan. Selesai amdal dan andalalin nanti masuk pembebasan lahan. Mudahan saja 2024-2025 bisa tuntas pembebasan lahannya baru masuk ke pengerjaan fisik,” pungkasnya.(*)
