JURNALTODAY.CO, DISKOMINFO KALTIM – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud kembali tampil menenangkan gelombang kecemasan mahasiswa terkait keberlanjutan program bantuan pendidikan Gratispol, terutama dari kalangan perguruan tinggi swasta yang belakangan mempertanyakan konsistensi pencairan bantuan.
Dalam beberapa pekan terakhir, mahasiswa dan pengelola kampus menyinggung adanya ketidaksinkronan mekanisme administrasi, yang memunculkan kekhawatiran bahwa pembayaran UKT pada tahun depan berpotensi terlambat. Meski begitu, di saat bersamaan banyak pihak tetap menyampaikan apresiasi karena program ini telah menanggung biaya kuliah puluhan ribu mahasiswa di tahun pertamanya.
Rudy merespons langsung berbagai isu tersebut. Ia menegaskan bahwa Gratispol diproyeksikan sebagai jaminan pendidikan untuk seluruh mahasiswa Kalimantan Timur tanpa membedakan negeri atau swasta.
“Pertama, semua mahasiswa sesuai program Pemprov Kaltim sudah dibiayai oleh pemerintah provinsi. Itu prinsipnya. Tapi ada catatan, ada beberapa kriteria,” ujar Rudy usai Breafing di Bapelkes Kaltim, Senin (24/11/2025).
Kriteria yang dimaksud Rudy mencakup tiga hal pokok:
- Domisili minimal tiga tahun di Kalimantan Timur, dibuktikan dengan dokumen kependudukan resmi.
- Tidak sedang menerima beasiswa lain, untuk menghindari pendanaan ganda yang membuat kuota tidak merata.
- Administrasi kampus harus bersih, terutama untuk perguruan tinggi swasta yang memiliki variasi tata kelola.
“Kalau dobel beasiswa nggak mungkin. Kita harus bagi rata untuk yang lain. Untuk perguruan tinggi swasta juga sama, administrasinya harus clear. Sepanjang semua memenuhi syarat, insya Allah semuanya akan ter-cover,” tegasnya.
Gratispol, diluncurkan pada 2025 oleh pasangan Gubernur–Wakil Gubernur Rudy Mas’ud – Seno Aji, menjadi salah satu investasi pendidikan terbesar sepanjang sejarah Kaltim.
Program ini menanggung lebih dari 32 ribu mahasiswa di tahun pertama melalui skema pembayaran UKT, bantuan biaya pendukung kuliah, hingga insentif bagi tenaga pendidik.
Namun Gratispol bukan sekadar program bantuan. Ia dimaksudkan sebagai strategi jangka panjang pembentukan SDM untuk mengimbangi transformasi ekonomi Kaltim serta pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Beberapa sasaran utama program ini antara lain:
- memperluas akses pendidikan tinggi bagi warga Kaltim,
- memutus rantai kemiskinan berbasis pendidikan,
- mempercepat lahirnya tenaga kerja terdidik di sektor strategis daerah,
- serta memperkuat pemerataan pendidikan dari pesisir hingga pedalaman.
Kecemasan mahasiswa swasta dianggap wajar. Selama ini, perbedaan sistem administrasi, variasi besaran UKT, hingga ketidaksamaan format verifikasi data sering membuat pencairan berjalan tidak seragam.
Namun Rudy memastikan Pemprov tidak pernah memosisikan mahasiswa swasta sebagai prioritas kedua.
“Sepanjang memenuhi persyaratan, semuanya insya Allah aman. Tidak ada pengecualian untuk mahasiswa swasta. Kita ingin semuanya dapat kesempatan yang sama,” ucapnya.
Untuk menghindari keterlambatan pencairan, Pemprov Kaltim menyiapkan penyempurnaan sistem verifikasi dan validasi domisili.
Pemerintah juga tengah menyiapkan sistem digital agar mahasiswa dapat memantau status bantuan secara mandiri, transparan, dan real time.
Di tengah dinamika administrasi ini, Rudy kembali menutup dengan pesan yang bernada optimistis lebih mirip janji untuk generasi muda Kaltim.
“Yang penting persyaratannya terpenuhi. Kita ingin semua anak-anak Kaltim bisa kuliah. Gratispol ini untuk kalian. Untuk masa depan kalian, dan masa depan Kaltim,” pungkasnya. (HYI/ADV/DiskominfoKaltim)
