JURNALTODAY.CO, DISKOMINFO KALTIM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) resmi menyampaikan Nota Keuangan Rancangan APBD 2026 dalam rapat paripurna DPRD Kaltim. Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni mengungkapkan adanya penurunan tajam pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat, yang berdampak langsung pada penyusunan anggaran tahun depan.
“Penyampaian Nota Keuangan ini merupakan penjabaran lanjutan dari KUA-PPAS 2026 yang sudah disepakati bersama DPRD pada rapat-rapat paripurna sebelumnya,” kata Sri Wahyuni di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, Sabtu (29/11/2025).
Sri menjelaskan bahwa pemerintah harus melakukan penyesuaian signifikan akibat perubahan besar pada komponen pendapatan transfer.
Angka yang sebelumnya direncanakan sebesar Rp9,33 triliun harus disesuaikan menjadi hanya Rp3,13 triliun.
“Turun sebesar Rp6,19 triliun atau 66,39 persen, sehingga total penerimaan daerah turun dari Rp21,35 triliun menjadi Rp15,15 triliun,” ujarnya.
Tak hanya itu, Dana Bagi Hasil (DBH) juga mengalami pukulan berat. DBH yang diterima Kaltim pada 2025 sebesar Rp6,06 triliun, namun untuk tahun 2026 hanya diproyeksikan Rp1,62 triliun.
“Penurunan Rp4,43 triliun atau 73,15 persen ini tentu memberikan tekanan fiskal dan memerlukan strategi untuk menutup celah pendanaan melalui optimalisasi sumber lain,” jelas Sri.
Sri Wahyuni kemudian memaparkan gambaran umum Rancangan APBD 2026 yang diproyeksikan sebesar Rp15,15 triliun dengan rincian sebagai berikut:
- Pendapatan Daerah – Rp14,25 triliun
- PAD: Rp10,75 triliun
- Pendapatan transfer: Rp3,13 triliun
Lain-lain pendapatan daerah yang sah: Rp362,03 miliar
- Belanja Daerah – Rp15,15 triliun
- Belanja operasi: Rp8,16 triliun
- Belanja modal: Rp1,06 triliun
- Belanja tidak terduga: Rp33,93 miliar
- Belanja transfer: Rp5,89 triliun
Pembiayaan Daerah
- Penerimaan pembiayaan: Rp900 miliar
Menutup penyampaiannya, Sri menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kaltim atas sinergi yang telah dibangun dalam penyusunan anggaran.
“Kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota dewan. Ke depan, kerja sama dan komunikasi harus terus kita perkuat agar pembangunan Kaltim semakin merata dan berkelanjutan,” kata Sri.
Ia menegaskan APBD 2026 tetap diarahkan untuk menjaga kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat meski menghadapi tekanan fiskal yang tidak ringan. (HYI/Adv/DiskominfoKaltim)
