SANGATTA – Menjelang Pilkada Kutai Timur yang akan digelar pada 27 November 2024, Pemuda Panca Marga (PPM) Kutim dan Bawaslu Kutai Timur bekerja sama untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu. Diskusi publik yang diadakan PPM Kutim ini dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kutim, Aswadi, yang memberikan penjelasan tentang kesiapan pengawasan di semua tingkatan dan pentingnya partisipasi aktif masyarakat.
“Dalam Bawaslu ada pengawas kecamatan, pengawas desa, dan pengawas TPS. Untuk pengawas TPS itu menyesuaikan dengan jumlah TPS yang ada di Kutai Timur,” ungkap Aswadi.
Pernyataan ini menunjukkan kesiapan Bawaslu dalam mengamankan proses pemilu agar berjalan dengan baik dan adil. Aswadi juga mengingatkan bahwa peran pengawasan tidak hanya diemban oleh Bawaslu, tetapi masyarakat juga perlu ikut terlibat aktif dalam memantau jalannya Pilkada.
Menggugah Kesadaran Generasi Muda
Diskusi publik ini juga menekankan peran penting mahasiswa dan pelajar dalam proses demokrasi. Sebagai generasi muda, mereka diharapkan mampu mengambil sikap kritis dan bertanggung jawab dalam menjadi pemilih. Aswadi memberikan contoh konkret tentang bagaimana seharusnya generasi muda bersikap saat mengikuti kampanye politik.
“Untuk jadi pemilih yang cerdas, contoh kecilnya adalah tidak mengenakan almamater pendidikan kalian dalam mengikuti kampanye. Karena secara tidak langsung akan membawa unsur sekolah atau lembaga pendidikan,” tegasnya.
Pesan ini menekankan pentingnya menjaga netralitas institusi pendidikan dan mencegah politisasi di lingkungan akademik. Dengan menjaga independensi, mahasiswa dan pelajar dapat berperan sebagai pemilih yang bijak dan tidak terpengaruh oleh tekanan atau pengaruh eksternal yang dapat merusak integritas mereka.
Menghadapi Hoaks dan Isu SARA
Dalam era digital yang serba cepat, hoaks dan ujaran kebencian menjadi tantangan serius dalam setiap pemilu. Aswadi mengingatkan peserta diskusi bahwa hoaks bisa dengan mudah menyebar dan memengaruhi opini publik, sehingga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas Pilkada. “Jangan menyebarkan informasi atau berita hoaks serta berbau SARA,” kata Aswadi.
Pernyataan ini menekankan bahwa isu SARA tidak hanya memecah belah masyarakat tetapi juga mengganggu proses demokrasi yang sehat. Oleh karena itu, Bawaslu Kutim bekerja sama dengan kepolisian dan berbagai instansi terkait untuk menindak tegas pelaku penyebaran informasi palsu. Meski begitu, Aswadi menekankan bahwa pencegahan terbaik tetap berasal dari masyarakat sendiri. Kesadaran dan literasi digital menjadi kunci dalam membendung arus informasi palsu yang bisa merusak.
Kolaborasi untuk Menjaga Integritas Demokrasi
Diskusi ini juga menjadi ajang bagi masyarakat untuk memahami bahwa menjaga integritas demokrasi adalah tanggung jawab bersama. Bawaslu, pemerintah daerah, dan masyarakat harus bersinergi untuk memastikan Pilkada berjalan sesuai dengan prinsip kejujuran dan keadilan. Aswadi menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat bukan hanya sekadar pilihan, tetapi keharusan untuk mengawal demokrasi.
Pemuda Panca Marga Kutim berharap bahwa diskusi publik ini tidak hanya berhenti di sini, tetapi dapat menjadi pemantik bagi diskusi-diskusi serupa yang lebih luas. Dengan edukasi yang tepat, diharapkan masyarakat Kutai Timur dapat meningkatkan kesadaran dan peran aktif mereka dalam setiap tahap pemilu.
Harapan untuk Masa Depan Demokrasi
Aswadi menutup diskusi dengan pesan penting: “Kami berharap dengan adanya kegiatan ini, kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga Pilkada semakin meningkat. Karena demokrasi yang sehat adalah tanggung jawab kita bersama.” Pesan ini menggarisbawahi bahwa hanya dengan partisipasi kolektif semua elemen masyarakat, Pilkada yang bersih dan berintegritas dapat diwujudkan.
Kegiatan seperti ini diharapkan mampu membangkitkan semangat partisipasi generasi muda, menjadikan mereka pilar penting dalam mengawal demokrasi dan memastikan pemilu di Kutai Timur menjadi contoh bagi daerah lain dalam menjaga kejujuran dan transparansi. Dengan kolaborasi yang kuat antara Bawaslu, pemerintah, dan masyarakat, tantangan-tantangan seperti hoaks dan politik uang diharapkan dapat ditekan, sehingga proses demokrasi dapat berjalan sesuai harapan rakyat.
