DPRD KALTIM, JURNALTODAY.CO – Program pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mendapat dukungan luas dari berbagai pihak.
Namun, DPRD Kaltim mengingatkan agar kebijakan ini tidak mengabaikan aspek kualitas pendidikan, termasuk kesejahteraan tenaga pengajar dan kelayakan fasilitas pendidikan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa kebijakan pembebasan biaya kuliah harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pengajaran dan infrastruktur.
“Kita harus mengawal ini, jangan sampai UKT gratis, tapi kualitas dosen dan fasilitas diabaikan. Ini justru bisa membuat peningkatan SDM gagal,” tegas Darlis dalam keterangannya (17/6/2025).
Darlis menekankan bahwa pendidikan berkualitas tidak hanya bergantung pada biaya kuliah yang terjangkau, melainkan juga pada kesejahteraan dan kompetensi tenaga pendidik.
“Kalau guru dan dosen hidup dalam kondisi pas-pasan, bagaimana bisa kita harapkan mereka fokus meningkatkan kualitas mengajar? Ini bukan sekadar metode pengajaran, tapi juga soal kelayakan hidup,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pelaporan tenaga honorer yang berkontribusi besar di dunia pendidikan.
“Jangan sampai demi mengejar akreditasi, peran tenaga honorer diabaikan dalam laporan. Mereka adalah ujung tombak di ruang kelas,” tegasnya.
Selain kesejahteraan pendidik, Darlis meminta Pemprov Kaltim memastikan bahwa pembebasan UKT diikuti dengan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan.
“Gratis biaya kuliah harus sejalan dengan peningkatan laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas penunjang lainnya. Jangan sampai mahasiswa dapat UKT gratis, tapi fasilitas kampus tidak memadai,” ucapnya.
Meski memberikan catatan kritis, Darlis menyatakan dukungannya terhadap program pembebasan UKT asalkan diimplementasikan secara komprehensif.
“Kebijakan ini bagus untuk mengurangi beban ekonomi mahasiswa, tapi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh,” pungkasnya.
Pemprov Kaltim diharapkan segera merumuskan skema pendukung, termasuk alokasi anggaran untuk kesejahteraan pendidik dan perbaikan infrastruktur, agar program ini benar-benar berdampak positif bagi kemajuan pendidikan di Kaltim.(Do/Adv/Dprdkaltim)
