Jurnaltoday.co.- Rencana peluncuran Koperasi Merah Putih Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) bersama Dinas Koperasi dan UKM (Diskopukm) Kutai Kartanegara (Kukar), yang semula dijadwalkan pada 12 Juli 2025, resmi diundur menjadi 19 Juli 2025.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa penundaan ini merupakan hasil kesepakatan kedua instansi untuk memberi waktu agar peluncuran dapat dilaksanakan serentak dengan daerah lain secara nasional, khususnya terkait legalisasi koperasi.
“Kami bersama Kepala Diskopukm sepakat menunda proses launching Koperasi Merah Putih Desa, yang semula akan dilaksanakan pada 12 Juli, menjadi tanggal 19 Juli 2025,” ujarnya, Sabtu (12/7/2025).
Acara peluncuran tetap akan digelar di Desa Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak.
Pemilihan lokasi ini dinilai strategis karena Tanah Datar merupakan desa pertama di Kalimantan Timur yang berhasil memperoleh legalitas badan hukum Koperasi Merah Putih, meskipun secara musyawarah desa (Musdes), berada di urutan ketiga.
“Meski mereka desa ketiga yang menggelar Musdes pembentukan koperasi, namun secara legalitas, mereka menjadi yang pertama. Ini prestasi penting,” lanjut Arianto.
Dari 237 desa dan kelurahan yang ada di Kukar, seluruhnya telah menuntaskan proses pembentukan koperasi Merah Putih, baik dari sisi kepengurusan maupun legalitas hukumnya.
Arianto menyebut pencapaian ini sebagai langkah monumental dalam pembangunan ekonomi desa yang terstruktur dan berbasis kelembagaan.
Peluncuran ini awalnya dirancang bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional, namun ditunda agar dapat terlaksana lebih matang dan serentak, tidak hanya di Kukar tetapi juga di wilayah lain Kalimantan Timur yang tengah menyiapkan peluncuran serupa.
Koperasi Merah Putih Desa digadang-gadang menjadi pondasi utama penggerak ekonomi lokal di level desa dan kelurahan. Arianto menegaskan, inisiatif ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Kukar dalam mendorong kemandirian ekonomi berbasis desa.
“Kami berharap Koperasi Merah Putih Desa benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi di tingkat desa. Ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi desa,” tegasnya.
Lebih lanjut, Arianto menyampaikan bahwa keberhasilan ini tak lepas dari sinergi seluruh pihak, termasuk pemerintah desa, pendamping desa, serta dukungan pemerintah daerah dan pusat.
“Kami optimistis, koperasi yang telah terbentuk dan terlegitimasi ini akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan,” tutupnya.
