SAMARINDA, JURNALTODAY.CO – Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, memberikan tanggapan terkait desakan pencopotan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda, Desy Damayanti. Desakan tersebut semakin menguat setelah beberapa kali ketidakhadirannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Dalam wawancara pada Rabu (12/3/2025), Deni menegaskan bahwa keputusan mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala dinas sepenuhnya merupakan hak prerogatif Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
Deni menjelaskan, “Ya itukan bukan karena kita ya, itu hak prerogatif pak walikota terkait pengangkatan dan pemberhentian kepala dinas. Kami hanya bisa melaporkan dan memberikan rekomendasi terkait apa yang terjadi di sini.” Pernyataan ini menunjukkan sikap Komisi III yang menghormati kewenangan wali kota dalam mengambil keputusan terkait jabatan tersebut.
Lebih lanjut, Deni menyoroti pentingnya kinerja Kepala Dinas PUPR dalam menjalankan tugasnya. Ia menyatakan, “Kalau kami bicara begini ya, kalau memang seorang tidak mampu menjalani tugas dan kewajibannya karena satu dan lain hal atau karena sakit, ya saya harap pak walikota bisa mencarikan yang lebih sehat ya.” Hal ini mencerminkan keprihatinan Deni terhadap efektivitas pelayanan publik di bidang infrastruktur.
Deni juga menekankan bahwa selama ini pihaknya selalu berusaha untuk berkomunikasi dengan Kepala Dinas PUPR. “Kalau dengan kami setiap memanggil sebagai mitra komisi III selalu datang dan ketika kami ke sana selalu ada di tempat,” ujarnya. Namun, ia menegaskan bahwa kehadiran langsung pejabat terkait sangat penting untuk memberikan penjelasan yang akurat.
Deni juga menambahkan bahwa permasalahan ini berkaitan dengan Komisi IV DPRD Samarinda yang membahas isu upah. Namun demikian, Deni tetap berharap agar Kepala Dinas PUPR dapat terus siap menjalankan tugasnya. “Tetap saya rasa harus siap terus ya karena mengurusi dinas itu gak gampang, tapi kalau asumsi baik mungkin pas memang lagi sakit ya,” ujarnya.
Dalam konteks ini, Deni mengingatkan bahwa beban psikis yang dihadapi oleh Kepala Dinas PUPR cukup berat karena anggaran dinas tersebut adalah yang terbesar. “Apalagi beban psikisnya kan berat karena anggaran dinasnya paling gede,” katanya. Ia menambahkan bahwa jika Kepala Dinas PUPR tidak mampu melaksanakan tugasnya, maka sebaiknya dicari pengganti yang lebih siap.
Deni juga mengungkapkan harapannya agar semua pihak dapat fokus pada substansi permasalahan yang ada. “Jadi kalau memang tidak sanggup ya kita cari yang siap dan sehat terus ya,” ujarnya. Ini menunjukkan komitmennya untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur di Kota Samarinda dapat berjalan dengan baik.
Komisi III DPRD Kota Samarinda bertekad untuk terus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pembangunan di daerah tersebut. Dengan demikian, mereka berharap agar pelayanan publik di sektor infrastruktur dapat berjalan optimal demi kepentingan masyarakat luas. (yg/adv)
