Samarinda – Perbedaan kebijakan terkait beasiswa antara Kota Samarinda dengan daerah lain seperti Kutai Kartanegara dan Kutai Timur menjadi sorotan masyarakat, khususnya terkait alasan di balik kurangnya prioritas program beasiswa di Kota Samarinda.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menjelaskan bahwa salah satu alasan utama adalah keterbatasan keuangan daerah. APBD Kota Samarinda tahun 2024 mencapai Rp5,7 triliun, namun jumlah penduduk dan sekolah yang besar menjadi kendala dalam merealisasikan program beasiswa.
Data menunjukkan terdapat 803 satuan pendidikan (PAUD-SMP) di Samarinda, dengan 10.000 guru (7.241 menerima insentif). Alokasi dana pendidikan mencapai Rp836 miliar (20% dari APBD), namun belum sesuai dengan ketentuan Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2009.
“Seharusnya 20% dana pendidikan dialokasikan di luar gaji dan tunjangan. Kenyataannya, termasuk gaji dan tunjangan ASN, tunjangan sertifikasi dan PTP mencapai Rp506 miliar,” jelas Puji.
Masyarakat Samarinda, termasuk akademisi, pakar pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya, perlu duduk bersama untuk mendiskusikan solusi terbaik terkait minimnya program beasiswa di Samarinda.
“Sisa Rp250-300 miliar rupiah harus digunakan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan. Tahun ini, 17 sekolah akan dibangun dengan anggaran besar. Belum lagi dana untuk program seperti sekolah ramah anak yang masih terbatas,” imbuhnya.
Minimnya program beasiswa di Samarinda merupakan permasalahan kompleks yang membutuhkan solusi komprehensif. Diperlukan kerjasama dan komitmen dari semua pihak untuk memastikan akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh siswa di Samarinda.(Adv)
