JURNALTODAY.CO, DISKOMINFO KALTIM – Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur menyebut kasus kekerasan di daerah itu cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini mendorong pemerintah memperkuat edukasi, literasi, serta sistem pelaporan agar masyarakat lebih berani untuk mengungkapkan kasus kekerasan yang dialami maupun disaksikan.
Kepala DP3A Kaltim, Noryani Sorayalita, mengatakan peningkatan kasus tidak hanya terjadi karena tingginya insiden, tetapi juga karena meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melapor.
Namun ia menegaskan upaya pencegahan tetap harus diperkuat karena sebagian besar pelaku merupakan orang dekat korban.
“Upaya kita pertama adalah memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat. Kekerasan di Kaltim ini cenderung meningkat dan perlu upaya kita bersama untuk mencegah maupun segera melaporkan jika terjadi kekerasan,” kata Noryani di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (8/12/2025).
Ia menjelaskan, saat ini masyarakat sudah memiliki berbagai kanal untuk menyampaikan laporan. Di antaranya aplikasi Simfoni PPA, layanan SAPA 129, serta Selingga atau Sistem Informasi Perlindungan Keluarga milik Pemprov Kaltim. Pemerintah kabupaten/kota juga memiliki sarana pelaporan masing-masing.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk waspada terhadap lingkungan dan keluarganya. Sebanyak 85 persen pelaku kekerasan itu adalah orang yang dikenal. Kita tidak ingin masyarakat menjadi paranoid, tapi perlu ada pengawasan bersama di lingkungan kita,” ujarnya.
Noryani menuturkan salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya kesadaran masyarakat, baik dalam pencegahan maupun pelaporan. Kekerasan di lingkungan pendidikan juga menjadi perhatian, meski persentasenya sekitar 6,2 persen.
“Kita ketahui di dunia pendidikan, kasus tidak hanya fisik tetapi juga psikis, terutama bullying. Ada yang sampai kehilangan nyawa karena bullying. Teknologi informasi juga membuat kekerasan terjadi secara digital,” katanya.
Untuk itu, DKP3A turut melakukan sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah, terutama jenjang SMA di Kota Samarinda. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai bentuk kekerasan, dampak, serta cara melaporkan apabila kejadian menimpa siswa.
Menurut Noryani, peningkatan jumlah kasus yang tercatat juga dipengaruhi oleh kemudahan masyarakat dalam melapor. Tiga daerah dengan jumlah laporan kekerasan tertinggi adalah Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kartanegara.
“Peningkatan ini dua faktor. Pertama, masyarakat sudah mulai speak up. Kedua, proses pelaporan sudah semakin mudah. Ini juga menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat bahwa laporan mereka akan ditindaklanjuti hingga selesai,” pungkasnya. (HYI/ADV/DiskominfoKaltim)
