Harga Pupuk Subsidi di Mark Up, Kadis Pertanian Murka

Kepala Dinas Pertanian Manggarai Barat, Laurensius Halu

Jurnaltoday.co – Kepala Dinas Pertanian Manggarai Barat, NTT Laurensius Halu mengecam keras tindakan pengecer Inovasi Baru yang menjual pupuk bersubsidi diatas harga HET.

Kecaman tersebut disampaikan Kadis Pertanian saat diwawancarai awak media ini di ruang kerjanya, Kamis (9/3/2023).

Menurut Kadis Laurensius, pupuk bersubsidi itu pupuk yang diawasi oleh pemerintah. Dan jelas rujukannya mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian tentang harga jual pupuk bersubsidi.

“Nah, kalau hari ini benar ada informasi seperti itu, saya tidak perlu berkomentar banyak. Nanti saya akan ambil langkah serius, Saya belum terlalu yakin apakah betul di kecamatan boleng itu menjual pupuk bersubsidi di atas harga HET. Jadi, saya perlu mendalami itu. Tetapi, yang pasti informasi ini menjadi satu bahan untuk kami evaluasi terutama distributornya. Karena nanti, pengecer akan dipantau oleh distributor. Informasi ini saya pake. Saya akan perintahkan bidang yang menangani ini dengan penyuluh lapangan untuk memantau betul apa tidak bahwa KPL Inovasi Baru menjual harga pupuk bersubsidi di atas harga HET,” ungkapnya.

Dikatakannya, Peraturan Kementrian pertanian nomor 47 tahun 2017 mengatur tentang alokasi dan harga eceran tertinggi. Artinya, jika pengecer menjual diatas harga HET, ini pelanggaran. Harga yang ada di Permentan itu harga sampai di lini lV plus ongkos angkut didalam itu juga.

“Saya tegaskan, kalau saya mendapatkan bukti bahwa pengecer menjual pupuk bersubsidi diatas harga HET, saya akan perintahkan distributor cabut ijin usahanya. Besok, saya perintahkan penyuluh saya untuk melakukan pendampingan dan pengawasan terkait dengan harga HET, Saya berharap, pengecer harus patuh terhadap aturan. Karena rujukannya jelas, hargai aturan itu,” tegasnya.

Bacaan Lainnya

Diberitakan sebelumnya, berdasarkan penelusuran awak media ini di lapangan, salah satu kios pengecer Inovasi Baru yang ada di Desa Mbuit, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, NTT milik Ester Elia Murni menjual harga di atas HET yaitu menjual pupuk bersubsidi untuk satu pasang dengan harga Rp. 280.000/100Kg(50kg urea+50kg NPK) dengan alasan harga tersebut untuk biaya transportasi dari pengecer ke para kelompok tani.

Tentunya, ini membuat petani menjerit dan terjepit dengan harga yang begitu tinggi. Padahal, di Kecamatan Boleng tersebut ada PPL yang dikepalai oleh Lusia Nial. Namun, terkesan ada pembiaraan dan disinyalir adanya kongkalikong untuk menaikkan harga pupuk subsidi tersebut.

“Hal ini, kami menganggap bahwa untuk menaikkan harga itu diduga terjadi konspirasi demi keuntungan golongan yang sudah tersistematis dan masif, ” Ungkap salah satu para petani yang enggan dimediakan namanya.

Sementara Ester Elia Murni pemilik Kios Pengecer Lengkap(KPL) Inovasi Baru saat di wawancarai awak media ini menjelaskan mengenai harga eceran tertingginya itu sudah di atur dimana harga Urea 112.500 per karung dan NPK 115.000 per karung. Tapi harga HET ini, ambilnya di dalam gudang pengecer. Sedangkan, kalau diluar pintu gudang bukan mengacu pada harga HET lagi.

Pendropingan pupuk subsidi ini seharusnya tanggung jawab distributor ke gudang pengecer. Tapi, selama ini pendropingan pupuk dari distributor ke pengecer selalu terlambat. Sehingga, kami sebagai pengecer ambil inisiatif sendiri untuk ambil sendiri pupuknya di gudang distributor.

“Dari distributor ke pengecer ada biaya angkutnya pak. Untuk 100 karung pupuk subsidi, distributor bayar biaya angkut 550.000.Saya kan pengecer untuk tiga desa, dan tiga desa ini saya harus tebus pupuk di atas 5 ton, ” Ungkap istri dari Anggota DPRD Mabar dari partai Nasdem.

Mirisnya, biaya angkut ini juga dibebankan ke para kelompok tani tanpa melalui kesepakatan. Selain itu, mekanisme transaksi juga ada yang menggunakan kartu dan ada yang manual.

Terpisah, PPL Kecamatan Boleng Lusia Nial saat di wawancara media ini menjelaskan bahwa terkait dengan harga 280.000 itu sebenarnya melanggar regulasi. Tapi, sebagai pendamping, kita sudah melakukan konsultasi dengan pengecer supaya harga 280.000 tidak terkesan mencekik para petani.

“Saya tau harga 280.000 itu pak. Dan para kelompok tani juga selalu keluhkan itu ke saya.Dan saya sudah sampaikan keluhan mereka ke pengecer. Tapi, pengecer mempertahankan harga tersebut dengan alasan biaya angkut,” ujar pungkas. (kor)