Samarinda – Realisasi capaian anggaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kaltim tercatat di bawah target, memicu langkah tegas dari Penjabat (Pj) Gubernur, Akmal Malik. Dukungan penuh datang dari Anggota DPRD, Ananda Emira Moeis, yang menilai langkah ini perlu untuk memacu kinerja.
Pj Gubernur Akmal Malik menyampaikan keprihatinan terhadap capaian anggaran OPD yang masih di bawah 58 persen.
“Pj Gubernur kasih raport merah, apalagi kalau realisasinya masih di bawah 50 persen,” ungkap Ananda, anggota DPRD Kaltim.
Dalam konteks anggaran APBD Kaltim tahun 2023 yang mencapai Rp25,32 Triliun, Ananda menekankan bahwa ini harus menjadi dorongan bagi OPD untuk meningkatkan kinerja.
“Digenjot lah kinerjanya, apalagi APBD Kaltim kan meningkat jadi Rp25,32 Triliun. Itu angka luar biasa loh bagi Kaltim,” tandasnya.
Ketua fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim menambahkan bahwa penggunaan anggaran besar harus optimal demi pelayanan publik.
“Harus dimaksimalkan lagi penggunaan anggaran di OPD itu. Sayang pemasukan anggaran kita sudah besar, masa realisasinya tidak tercapai, kan sayang, ayolah, dimaksimalkan kerjanya,” ungkapnya.
Sementara Pj Gubernur Akmal Malik berencana memberikan pendampingan dan pembinaan pada OPD-OPD Kaltim untuk mempercepat penyerapan anggaran. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan anggaran demi kesejahteraan rakyat.
“Dimaksimalkan lagi penggunaan anggaran di OPD itu. Sayang pemasukan anggaran kita sudah besar, masa realisasinya tidak tercapai, kan sayang, ayolah, dimaksimalkan kerjanya,” tukas Nanda.
Ancaman raport merah menjadi momentum bagi Pj Gubernur dan DPRD Kaltim untuk meninjau ulang strategi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran demi kesejahteraan rakyat. (Adv)
