SAMARINDA – Komisi III DPRD Kota Samarinda menyoroti minimnya dukungan Pemerintah Kota terhadap relawan Kelurahan Tanggap Bencana (Katana). Anggota Komisi III, M Andriansyah, menilai komitmen Pemkot dalam membangun kesiapsiagaan bencana masih sebatas simbolik, tanpa didukung fasilitas dan pelatihan yang memadai.
“Pemerintah tidak cukup hanya memberikan SK kepada relawan Katana. Mereka harus diakui sebagai bagian penting dalam sistem penanggulangan bencana. Perlu ada fasilitasi yang konkret, bukan simbolik,” tegas Andriansyah (30/6/2025).
Ia mengungkapkan, banyak relawan Katana yang turun ke lapangan tanpa dukungan alat standar seperti rompi identitas, peluit, hingga senso evakuasi. Padahal, peran mereka sangat krusial di garis depan saat bencana seperti banjir dan longsor melanda.
“Hal paling dasar saja belum tersedia. Bagaimana mereka mau turun ke lapangan tanpa alat? Padahal mereka ujung tombak di lapangan,” kritiknya.
Andriansyah juga menekankan pentingnya membangun budaya siaga bencana dari level keluarga. Menurutnya, pendidikan kebencanaan harus dimulai dari rumah agar masyarakat lebih siap dalam menghadapi situasi darurat.
“Kesiapsiagaan harus dibentuk dari keluarga. Kalau itu sudah kuat, maka reaksi masyarakat terhadap bencana akan jauh lebih baik,” katanya.
Ia mendesak Pemkot Samarinda untuk tidak memandang program Katana sebagai formalitas semata. Dalam konteks penanggulangan bencana, kata dia, yang dipertaruhkan adalah keselamatan dan nyawa warga.
“Kalau memang serius membangun kota yang tangguh bencana, Katana harus masuk prioritas kebijakan. Jangan tunggu ada korban dulu baru bertindak,” tandasnya.
Dengan kondisi cuaca ekstrem yang semakin tak menentu, DPRD Samarinda meminta agar pemkot segera mengevaluasi kembali kesiapan sistem mitigasi bencana, terutama di tingkat kelurahan sebagai lapisan paling awal respons darurat.(Adv)
