DPRD Kaltim Usul Rp185 Miliar untuk Program Gratis Pol dalam APBD-P 2025, Target Akumulasi Rp1,5 Triliun pada 2030

Foto : Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis/do/Jurnaltoday.co

DPRD KALTIM, JURNALTODAY.CO – Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, mengungkapkan skema pendanaan program beasiswa politeknik gratis Gratis Pol yang ambisius. Anggaran sebesar Rp185 miliar diusulkan masuk APBD Perubahan (APBD-P) 2025, dengan target akumulasi dana mencapai Rp1,5 triliun pada 2030.

“Proses asistensi ke Kementerian Dalam Negeri sedang berjalan. Pemprov Kaltim akan mempercepat persetujuan agar anggaran Rp185 miliar untuk mahasiswa baru ‘Gratis Pol’ bisa direalisasikan tahun depan,” tegas Ananda dalam konferensi pers di Gedung DPRD Kaltim, Rabu (11/6/2025).

Ananda menyoroti kompleksitas koordinasi antara pemerintah provinsi dan pusat, mengingat pendidikan tinggi tidak termasuk kewenangan provinsi.

“Kami hanya mengelola SMA/SMK/SLB/MA. Karena itu, koordinasi dengan pemerintah pusat dan penguatan regulasi mutlak diperlukan agar program ini berjalan lancar dan aman secara hukum,” jelasnya.

DPRD Kaltim berkomitmen memastikan payung hukum jelas, termasuk mekanisme kerja sama dengan politeknik negeri maupun swasta di wilayah Kaltim.

Ananda memaparkan alokasi bertahap program ini:
– 2025: Rp185 miliar (untuk mahasiswa baru)
– 2026: Akumulasi Rp1,3 triliun
– 2027: Rp1,4 triliun
– 2030: Total Rp1,5 triliun

“Dengan beban APBD sebesar ini, kami berharap kemampuan fiskal daerah mampu menopangnya. Peran semua pihak, termasuk DPRD, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lain, sangat krusial,” tambahnya.

Ananda menjelaskan bahwa APBD Kaltim akan menjadi tulang punggung utama pendanaan. Sementara itu, efisiensi anggaran 2025 mungkin dialihkan untuk kebutuhan awal program.

“Saat ini, kami belum membahas opsi pendanaan non APBD seperti CSR atau kerja sama swasta. Fokus utama adalah pengesahan anggaran 2025 terlebih dahulu,” ujarnya.

DPRD Kaltim akan mendiskusikan detail pendanaan dalam pembahasan APBD-P 2025, termasuk mekanisme pengawasan dan mitigasi risiko fiskal.

“Kesuksesan program ini bergantung pada sinergi lintas lembaga dan kepastian regulasi. Kami akan memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaannya,” pungkas Ananda.

Program Gratis Pol diharapkan dapat meningkatkan akses pendidikan vokasi di Kaltim, mendukung pembangunan SDM unggul, serta berkontribusi pada pengembangan ekonomi daerah.(Do/Adv/Dprdkaltim)