DPRD KALTIM, JURNALTODAY.CO – Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Abdulloh, meminta Pemerintah Provinsi Kaltim untuk segera menindaklanjuti aspirasi warga Balikpapan terkait pembangunan jembatan layang (flyover) di kawasan Muara Rapak.
Proyek tersebut dinilai sangat penting karena diyakini dapat mengurai kemacetan dan meminimalisir risiko kecelakaan di kawasan yang kerap menjadi titik rawan lalu lintas.
Abdulloh menegaskan bahwa percepatan tahapan pembebasan lahan menjadi prioritas utama agar proyek ini bisa direalisasikan. Ia menyebut penetapan lokasi (penlok) harus segera dilakukan agar konstruksi bisa dimulai paling lambat tahun 2026.
“Yang terpenting saat ini adalah menyelesaikan proses pembebasan lahan. Tanpa itu, pembangunan tidak akan bisa dimulai,” kata Abdulloh pada Jumat (9/5/2025).
DPRD bersama Pemerintah Provinsi telah merancang skema pendanaan. Penetapan lokasi diusulkan masuk dalam APBD murni tahun 2025, sementara anggaran pembebasan lahan disiapkan melalui APBD Perubahan di tahun yang sama. Rencana ini dirancang agar proyek bisa berjalan tanpa hambatan di tengah jalan.
Ia juga menjelaskan bahwa pembangunan flyover di Muara Rapak masuk dalam daftar program prioritas daerah. Menurutnya, dari segi kesiapan dan urgensi, proyek ini merupakan salah satu yang paling mendesak untuk segera dilaksanakan.
“Proyek ini sudah lama dinanti warga dan memang sangat dibutuhkan,” jelas Abdulloh.
Selain pembangunan flyover, DPRD juga memberi perhatian terhadap beberapa proyek infrastruktur lain, seperti pembangunan jalan pesisir (coastal road), pelebaran ruas jalan Sepinggan–Manggar, serta pembangunan jembatan penghubung Kampung Baru dan Kariangau.
Abdulloh berharap, setelah rampung, flyover Muara Rapak mampu memperlancar arus kendaraan di kawasan tersebut dan secara signifikan menurunkan angka kecelakaan.(Do/Adv/Dprdkaltim)
