Jurnaltoday.co – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong keterlibatan aktif pemerintah desa dalam penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (RIP-KH) Kukar 2025–2029.
Penekanan tersebut disampaikan dalam agenda Kick Off Meeting yang digelar oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kukar, Kamis (17/7/2025).
Kepala Bidang Kerjasama Desa DPMD Kukar, Dedy Suryanto, menegaskan bahwa desa memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan pengelolaan keanekaragaman hayati, mengingat sebagian besar potensi hayati berada di wilayah desa.
“Karena lokus kegiatan keanekaragaman hayati sebagian besar berada di wilayah desa, maka keterlibatan desa menjadi sangat penting,” ujarnya.
Dedy menjelaskan, DPMD Kukar telah menyampaikan usulan kepada DLHK agar proses penyusunan RIP-KH melibatkan langsung pemerintah desa, mengingat pengetahuan lokal yang dimiliki desa sangat penting untuk menyusun kebijakan yang tepat sasaran.
“Alhamdulillah, usulan kami disambut baik oleh pihak DLHK dan tim penyusun. Mereka akan memasukkan Dinas PMD dalam proses perencanaan,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa sinergi lintas sektor menjadi kunci utama, terutama karena desa memiliki kedekatan geografis dan sosial dengan sumber daya hayati yang akan dilestarikan.
“Sebagai contoh, di Kecamatan Kenohan terdapat spesies anggrek yang cukup langka. Tapi masyarakat belum tahu bahwa itu perlu dilindungi. Maka koordinasi sangat penting,” kata Dedy.
Lebih jauh, ia berharap keterlibatan desa tidak berhenti pada aspek formalitas belaka, tetapi benar-benar diikuti dengan aksi nyata dan partisipatif dalam pelestarian lingkungan.
“Maka dari itu, kami menyarankan agar pemerintah desa dilibatkan secara aktif untuk mendukung program keanekaragaman hayati ini,” pungkasnya.
Melalui kolaborasi ini, diharapkan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kukar dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan dengan dukungan langsung dari masyarakat desa sebagai penjaga pertama kelestarian lingkungan.
