Jurnaltoday.co – BBGRM ke-22 di Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini tidak hanya sebagai agenda rutin saja, tapi juga menjadi gerakan kolektif lintas sektor guna perkuat nilai kebersamaan dan solidaritas sosial.
Arianto, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, tegaskan bahwa gotong royong harus dijadikan budaya kerja bersama.
Ini bukan hanya harus diterapkan di lingkungan desa atau kelurahan, tapi juga di tingkat organisasi pemerintahan.
“Kita ingin gotong royong tidak berhenti pada seremoni. Semua perangkat daerah, termasuk OPD, perlu menjadikan ini sebagai gerakan aktif untuk mengatasi persoalan di lingkungan masing-masing,” ungkap Arianto, pada Selasa (22/7/2025).
Dijelaskannya, bahwa pelaksanaan gotong royong secara serentak di Kukar ini bukan hanya masyarakat, akan tetapi DPMD juga mengerahkan seluruh jajarannya untuk turun langsung di lapangan.
“Staf DPMD juga ikut berpartisipasi langsung. Ini menjadi contoh bahwa gotong royong adalah tanggung jawab semua pihak, bukan hanya masyarakat desa,” ujarnya.
Sudah sewajarnya nilai gotong royong dijaga agar tidak memudar di tengah arus perubahan zaman sebagai warisan luhur.
“Gotong royong adalah modal sosial. Kalau kita kuatkan ini, maka pembangunan pun bisa berjalan lebih cepat dan lebih terasa manfaatnya bagi masyarakat,” kata Arianto.
Dengan digelarnya BBGRM tahun ini, DPMD Kukar ingin perluas cakupan gerakan gotong royong dengan melibatkan OPD secara aktif.
“Kita dorong agar semua OPD tidak hanya berfokus di internal kantor, tetapi juga punya kepedulian sosial terhadap kondisi di desa maupun lingkungan sekitar,” tegasnya.
Makna dari BBGRM yang ke 22 ini tentu bukan sekedar agenda tahunan, namun menjadi wadah konsolidasi antara pemerintah dan masyarakat guna mempererat hubungan sosial dan memperkuat kolaborasi pembangunan dari bawah.
“Kami mengajak semua pihak untuk menjadikan gotong royong sebagai bagian dari gaya hidup. Ini bukan pekerjaan satu hari, tapi kebiasaan yang harus dirawat bersama,” tutup Arianto.
