Samarinda – Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Adnan Faridhan, membantah keras tudingan yang menyebut dirinya sebagai dalang aksi unjuk rasa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Samarinda beberapa waktu lalu. Tudingan itu sebelumnya ramai di media sosial dan disebarkan oleh sejumlah akun anonim yang diduga buzzer.
“Yang pasti tuduhan itu salah alamat. Saya tidak pernah menginisiasi apalagi mendalangi aksi tersebut,” tegas Adnan (21/6/2025).
Demo HMI tersebut digelar sebagai refleksi 100 hari kerja Wali Kota Andi Harun dan Wakil Wali Kota Saefudin Zuhri. Namun, alih-alih mendapat respons substantif, aksi itu justru dibalas dengan serangan digital. Narasi yang berkembang menyebut aksi tersebut sebagai “demo bayaran”, bahkan menyeret nama Adnan sebagai penggerak di balik layar.
Adnan menilai, tuduhan itu tidak berdasar dan merupakan upaya sistematis untuk membungkam suara-suara kritis terhadap pemerintah. Ia menyebut pola ini berulang setiap kali ada pihak yang menyuarakan kritik secara terbuka.
“Setiap ada kritik, ujung-ujungnya saya yang diserang. Ini jelas upaya pembunuhan karakter. Tapi saya sudah kebal,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa praktik serangan digital semacam itu bisa merusak iklim demokrasi dan partisipasi publik yang sehat. Terlebih, isu ini menyeret nama mahasiswa dan organisasi pergerakan.
“Kita tahu siapa yang bermain, walaupun belum bisa dibuktikan secara hukum. Tapi polanya selalu sama: siapa pun yang vokal akan diserang dan dijatuhkan reputasinya,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua HMI Cabang Samarinda, Syahril Saili, telah melaporkan salah satu akun media sosial ke aparat penegak hukum atas dugaan pencemaran nama baik. Syahril juga sempat menghubungi Adnan terkait proses hukum yang sedang berjalan.
“Mungkin saya akan dijadikan saksi. Tapi semuanya saya serahkan kepada proses hukum,” ujar Adnan.
Ia mengungkapkan, saat ini sudah ada dua laporan resmi terkait dugaan pelanggaran etik dan pencemaran nama baik yang ditujukan kepada akun-akun buzzer tersebut. Adnan berharap aparat penegak hukum bisa segera mengungkap siapa dalang di balik serangan-serangan digital tersebut.
“Cepat atau lambat, pelakunya pasti akan terungkap. Yang penting, ruang demokrasi dan kritik publik harus tetap kita jaga,” pungkasnya.(Adv)
