Jurnaltoday.co – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menyatakan belum akan mengimplementasikan digitalisasi secara menyeluruh dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan kesiapan teknis dan sumber daya manusia di masing-masing desa.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menekankan pentingnya tahapan yang realistis dan tidak tergesa-gesa dalam adopsi sistem digital.
“Kami belum berani terapkan aplikasi untuk BUMDes karena kami melihat dulu kesiapan masing-masing desa. Kalau belum siap, ya belum bisa dijalankan,” ujarnya, Kamis (10/7/2025).
Saat ini, Kukar memiliki 193 BUMDes aktif, namun sebagian besar dinilai belum memiliki kemampuan memadai untuk mengelola sistem digital secara optimal.
Oleh karena itu, DPMD Kukar lebih memprioritaskan pembinaan dan peningkatan kapasitas pengelola sebagai landasan utama sebelum beralih ke digitalisasi.
“Bukan karena tidak mau, tapi karena belum. Kalau dipaksakan padahal belum dibutuhkan, nanti justru tidak berjalan. Kita tidak ingin menciptakan aplikasi yang hanya jadi formalitas tanpa manfaat,” lanjut Arianto.
Ia mengungkapkan, dari pengalaman sebelumnya, banyak program digitalisasi yang gagal berlanjut karena tidak mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan desa secara menyeluruh.
Maka dari itu, kajian matang menjadi prasyarat penting agar digitalisasi benar-benar fungsional dan bermanfaat.
Meski belum diterapkan sekarang, Arianto memastikan bahwa digitalisasi tetap menjadi arah pengembangan BUMDes dalam jangka panjang.
Namun, pendekatannya akan disesuaikan secara kontekstual agar benar-benar efektif dan berkelanjutan.
“Yang penting itu bukan sekadar punya aplikasi, tapi aplikasinya bisa digunakan dan membawa manfaat,” tutupnya.
DPMD Kukar berharap, dengan langkah bertahap dan berbasis kebutuhan nyata, implementasi teknologi digital di desa nantinya dapat berjalan lebih matang dan membawa dampak positif yang nyata bagi pengelolaan ekonomi desa.
