DPRD KALTIM, JURNALTODAY.CO – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dari Fraksi Partai NasDem, Abdul Giaz, menyatakan keprihatinannya terhadap sistem drainase Kota Samarinda yang dinilai tidak mampu mengatasi banjir secara optimal.
Hal ini disampaikannya dalam keterangan pers pada Kamis (15/5/2025), menyusul seringnya banjir yang melanda permukiman warga, terutama saat hujan deras atau pasang air Sungai Mahakam.
Menurut Giaz, drainase yang dibangun pemerintah kota maupun swadaya masyarakat belum memenuhi standar kapasitas penampungan air.
“Ukuran drainase saat ini belum ideal. Pemerintah perlu mengkaji ulang desain saluran air, termasuk melibatkan masyarakat dalam musyawarah untuk menyesuaikan kebutuhan lahan,” tegasnya.
Politisi NasDem ini mencontohkan banjir di bawah flyover Samarinda yang kerap terjadi meski lokasi tersebut dekat dengan Polder Air Hitam.
“Ini menunjukkan desain drainase di sana tidak memadai. Padahal, polder seharusnya bisa menjadi titik pembuangan air,” ujarnya.
Giaz juga menyoroti pemasangan box culvert (saluran beton) yang memotong badan jalan tanpa mempertimbangkan karakteristik wilayah, sehingga berpotensi memperparah genangan.
Giaz mengkritik penggunaan anggaran daerah yang dinilai belum tepat sasaran. Menurutnya, pembangunan saluran air yang sempit dan dangkal hanya membuang dana publik.
“Saluran selebar 50 cm hingga 1 meter tidak cukup untuk Samarinda. Idealnya, minimal 2 meter agar mampu menampung debit air besar,” jelasnya.
Ia mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk analisis topografi dan hidrologi tiap wilayah.
“Drainase harus dirancang sesuai kondisi lingkungan, bukan sekadar proyek fisik,” tambahnya.
Di tengah kritiknya, Giaz mengapresiasi upaya warga dan pemerintah dalam mitigasi banjir. Bersama Partai NasDem, ia mengklaim telah menyalurkan bantuan logistik ke daerah terdampak yang sulit dijangkau.
“Alhamdulillah, kami bisa membagikan makanan, vitamin, obat-obatan, minyak kayu putih, hingga lilin untuk warga yang terdampak pemadaman listrik,” ungkapnya.
Bantuan tersebut diharapkan meringankan beban masyarakat sambil menunggu perbaikan sistem drainase jangka panjang.(Do/Adv/Dprdkaltim)
