DPRD SAMARINDA , JURNALTODAY.CO – Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Andriansyah (Aan), menekankan pentingnya sinergi lintas instansi dalam penanganan banjir dan kawasan kumuh. Dalam wawancara pada Jumat (23/5/2025), Aan meminta BPBD, PUPR, DLH, dan Dishub merancang strategi terpadu untuk mengatasi persoalan tersebut.
“Penanganan banjir harus dikerjakan bersama. BPBD menyusun konsep penanggulangan bencana, PUPR menangani jalur air, DLH mengelola sampah di saluran, dan Dishub mengatur lalu lintas saat banjir terjadi. Semua harus duduk bareng dan rancang perencanaan yang matang,” tegas Aan.
Ia juga mengkritik stigma “kumuh” yang kerap dilekatkan pada permukiman padat penduduk tanpa memahami kriteria jelas. “Jangan asal sebut kumuh. Kita harus tahu dulu syarat dan kriterianya. Tapi sejauh ini, program pemerintah sebenarnya sudah bagus. Kami di DPRD terus mengawasi agar pelaksanaannya berjalan sesuai rencana,” ujarnya.
Aan memaparkan bahwa banjir yang terus berulang tidak hanya merugikan warga, tetapi juga menghambat investasi di Samarinda. “Kalau banjir terus terjadi, investor akan berpikir ulang. Itu bisa berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan PAD kita,” jelasnya.
Untuk kawasan kumuh, ia mendorong program peningkatan kualitas permukiman melalui perbaikan infrastktur dasar seperti drainase, jalan, dan akses air bersih. Menurutnya, pendekatan partisipatif dengan melibatkan warga setempat menjadi kunci keberhasilan program.
Aan juga mengingatkan agar relokasi warga dilakukan dengan prinsip keadilan sosial. “Relokasi bukan sekadar memindahkan warga, tetapi harus disertai jaminan kehidupan yang layak di lokasi baru,” tambahnya.
Sebagai anggota DPRD, Aan berkomitmen mengawal alokasi anggaran untuk program penanganan banjir dan permukiman kumuh. Ia yakin dengan kolaborasi solid, Samarinda dapat menjadi kota yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Semua pihak harus bergerak bersama,” pungkasnya. (my/adv)
