DPRD KALTIM, JURNALTODAY.CO – Program Gratispol Pendidikan atau pendidikan gratis untuk jenjang perguruan tinggi di Kalimantan Timur (Kaltim) terus mendapat perhatian serius dari DPRD Kaltim.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menekankan pentingnya penguatan regulasi dan skenario pembiayaan jangka panjang agar program ini dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan Emira usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan Pemprov Kaltim dan sejumlah universitas pada Selasa (10/6/2025). Ia mengungkapkan bahwa regulasi berupa Peraturan Gubernur (Pergub) masih dalam proses asistensi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Regulasi Pergub saat ini sedang diasistensi ke Kemendagri. Dari sisi anggaran, untuk tahun 2025, kami sudah mengajukan Rp185 miliar dalam APBD Perubahan,” ujar politisi Fraksi PDI-P itu.
Namun, kebutuhan pendanaan program ini diprediksi akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah mahasiswa yang dicover. Berdasarkan perhitungan Pemprov Kaltim, program Gratispol membutuhkan dana hingga Rp1,5 triliun sampai tahun 2030.
“Di 2025, dana difokuskan untuk mahasiswa baru. Namun, mulai 2026, skemanya akan mencakup seluruh mahasiswa penerima, sehingga kebutuhan anggaran diperkirakan melonjak hingga Rp1,3 triliun. Target akhir totalnya bisa mencapai Rp1,5 triliun,” jelas Emira.
Ia menekankan pentingnya kemampuan fiskal daerah dalam mengakomodasi program ini, mengingat seluruh pembiayaan bersumber dari APBD. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah agar program tetap berkelanjutan.
Selain persoalan anggaran, Nanda sapaan akrab juga menyoroti tantangan nomenklatur kewenangan. Pasalnya, pemerintah provinsi hanya memiliki otoritas atas pendidikan tingkat SMA/SMK/SLB dan MA, sedangkan program Gratispol menyasar pendidikan tinggi.
“Koordinasi antara pusat dan daerah sangat penting. Kami mendukung program ini, tetapi regulasi harus diperjelas agar pelaksanaannya aman secara hukum,” tegasnya.
Terkait kemungkinan adanya pergeseran anggaran, Nanda menyatakan hal itu belum dibahas secara spesifik dalam RDP kali ini. Namun, ia mengakui bahwa efisiensi belanja tahun 2025 dapat membuka ruang fleksibilitas pendanaan.
“Soal pergeseran belum kita bahas secara rinci. Tapi di 2025 ini ada efisiensi, sehingga bisa dilakukan penyesuaian jika diperlukan,” pungkasnya.
Program Gratispol Pendidikan diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas pendidikan tinggi bagi masyarakat Kaltim, sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul di daerah tersebut.
Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan regulasi dan kesinambungan pendanaan dalam jangka panjang.(Do/Adv/Dprdkaltim)
