Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, melontarkan kritik tajam terhadap buruknya sistem distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas elpiji bersubsidi yang dikelola Pertamina. Menurutnya, keluhan masyarakat soal antrean panjang di SPBU, kelangkaan gas melon, dan harga yang tidak stabil tak kunjung mendapat solusi nyata.
“Sudah sering sekali masyarakat diberi harapan palsu. Masalahnya selalu sama, solusinya selalu tidak nyata,” tegas Rohim (1/7/2025).
Ia menilai Pertamina belum menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan warga. Program CSR dan janji-janji perbaikan yang selama ini dilontarkan dinilai hanya sebatas formalitas, tanpa implementasi di lapangan.
Rohim bahkan mengusulkan agar masyarakat tidak lagi diam. Wacana untuk menempuh jalur hukum secara kolektif mulai ia dorong sebagai bentuk protes terhadap lemahnya kontrol distribusi energi.
“Kalau terus dibiarkan, ini bukan hanya soal distribusi barang, tapi soal hak masyarakat untuk mendapatkan energi secara adil,” ujarnya.
Ia juga menyoroti buruknya pola komunikasi antara Pertamina dan lembaga legislatif. Dalam berbagai forum resmi, menurut Rohim, Pertamina hanya datang membawa dokumen dan janji, namun minim tindak lanjut konkret.
“Itu bentuk pengabaian terhadap lembaga legislatif dan secara tidak langsung juga terhadap suara rakyat,” ucapnya geram.
Lebih jauh, ia mencurigai adanya permainan harga di tingkat distribusi yang tidak pernah benar-benar ditindak. “Kalau distribusi dipegang penuh oleh Pertamina tapi harga tetap liar, itu artinya ada pembiaran yang disengaja,” tandasnya.
Di sisi lain, ia memahami posisi sulit pemerintah daerah yang tidak memiliki kewenangan penuh dalam urusan energi. Namun saat terjadi kelangkaan atau lonjakan harga, Pemkot Samarinda kerap jadi sasaran kemarahan warga.
“Padahal daerah hanya mendampingi, tidak punya kuasa penuh. Tapi kalau ada masalah, ya pemerintah yang disalahkan,” tutup Rohim.(Adv)
