JURNALTODAY.CO, BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bontang pada Selasa (11/11/2025). Sidak tersebut difokuskan untuk mengecek kualitas pelayanan penerbitan kartu pencari kerja atau kartu kuning, salah satu dokumen penting bagi masyarakat yang hendak melamar pekerjaan.
Dalam peninjauannya, Neni menyoroti belum tersedianya data akurat mengenai jumlah dan sebaran pemegang kartu kuning di Bontang. Ia mengatakan selama ini dilaporkan ada sekitar 5.000 pemegang kartu kuning, dengan klaim 3.000 di antaranya telah bekerja. Namun, Disnaker belum dapat menunjukkan secara jelas di mana saja para pemegang kartu itu bekerja.
“Harus ada pelaporan yang jelas. Yang 3.000 ini kerjanya di mana? Di perusahaan apa? Kalau tidak ada data, kita tidak bisa mengambil kebijakan yang tepat,” tegasnya.
Neni menekankan bahwa data ketenagakerjaan yang valid sangat diperlukan untuk mengevaluasi serapan tenaga kerja di Bontang. Tanpa data lengkap, pemerintah daerah dinilai kesulitan merumuskan kebijakan yang efektif.
Selain persoalan data, ia juga menyoroti kualitas pelayanan Disnaker. Dalam sidaknya, ia mendapati sejumlah ruangan pelayanan kosong tanpa petugas. Menurutnya, pelayanan publik harus dilakukan secara profesional dan ramah, mengingat masyarakat sering menempuh jarak jauh dan mengeluarkan biaya untuk mengurus dokumen penting tersebut.
“Kasihan masyarakat kalau datang jauh-jauh, tetapi tidak dilayani dengan baik. Saya minta pelayanan harus maksimal, transparan, ramah, dan tidak ada praktik orang dalam,” katanya.
Di sisi lain, Neni mengapresiasi program magang yang telah berjalan, termasuk fasilitas makan bagi peserta. Namun ia menegaskan bahwa proses penyaluran tenaga kerja harus terbuka bagi semua pencari kerja, bukan hanya bagi yang sudah berpengalaman.
Ia memastikan akan memanggil jajaran Disnaker serta perwakilan perusahaan untuk membahas langkah perbaikan. Neni ingin agar data tenaga kerja dapat dilaporkan secara berkala dan dapat diakses masyarakat untuk menghindari prasangka terkait transparansi dan keadilan.
“Yang penting adalah data akurat. Dengan itu, semua bisa dievaluasi secara jelas dan tidak ada lagi prasangka di masyarakat,” tutupnya. (adv/arf)
