SAMARINDA, JURNALTODAY.CO – Media sosial di Kalimantan Timur kembali diramaikan dengan unggahan bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) yang diduga dilakukan oleh dua anggota DPRD berinisial AG dan AF. Kasus ini langsung menuai sorotan dari Solidaritas Wartawan Kaltim (SWK) yang menegaskan pentingnya etika digital bagi para pejabat publik.
Dalam konferensi pers di Kafe Kopi Pian, Samarinda, Kamis (9/10/2025), puluhan jurnalis dari berbagai media berkumpul menyuarakan keprihatinan mereka. SWK mengingatkan agar pejabat publik berhati-hati dalam berucap di ruang digital, terutama saat terlibat dalam proses hukum.
“Pejabat publik yang tengah berperkara sebaiknya berbicara sesuai prosedur hukum, tanpa mendahului proses yang sedang berjalan,” ujar Oktavianus, perwakilan SWK.
SWK menilai, komentar dua anggota dewan tersebut melebar ke arah isu politis yang justru dapat memperkeruh suasana. Mereka mengingatkan agar semua pihak menghormati aparat penegak hukum dan tidak membentuk opini publik secara sepihak.
“Kita harus menghormati proses hukum. Jangan tergesa-gesa menghakimi atau menyebarkan opini yang bisa memicu perpecahan,” tambah Faisal, anggota SWK lainnya.
Aliansi wartawan itu juga menyerukan agar jurnalis dan pengguna media sosial berpegang teguh pada kode etik jurnalistik. Verifikasi informasi, keseimbangan berita, dan tanggung jawab moral disebut sebagai kunci menjaga kepercayaan publik di tengah derasnya arus informasi digital.
“Kami tidak ikut campur dalam ranah hukum, tapi kami ingin mengingatkan tanggung jawab bersama sebagai pilar keempat demokrasi,” lanjut Oktavianus.
SWK menegaskan, konflik digital yang bernuansa SARA, apalagi melibatkan pejabat publik, dapat mengancam stabilitas daerah jika tidak disikapi dengan bijak.
“Hal-hal seperti ini seharusnya bisa diantisipasi dengan kedewasaan dalam bermedia sosial,” ujar Anjas, anggota SWK lainnya.
Menutup konferensi pers, SWK berharap para anggota DPRD Kaltim lebih fokus mengawal kebijakan publik ketimbang saling melempar opini di media sosial.
“Daripada sibuk berdebat di dunia maya, lebih baik gunakan platform itu untuk menyuarakan kepentingan rakyat,” tegasnya.
“Etika, profesionalisme, dan tanggung jawab moral adalah pondasi kepercayaan publik. Jangan sampai kita lalai sebagai penjaga demokrasi,” tutup Oktavianus.(*)
