JURNALTODAY.CO, BONTANG – Di tengah tekanan fiskal daerah akibat penurunan transfer pusat, Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang terus memutar strategi untuk menjaga stabilitas pendapatan daerah. Salah satu fokus utama yang menjadi sorotan adalah optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang dinilai masih menyisakan pekerjaan besar dan membutuhkan langkah penanganan lebih intensif.
Isu tersebut mengemuka dalam Rapat Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD) yang digelar di Kantor UPTD PPRD Bapenda Kaltim Wilayah Bontang pada Selasa siang (25/11/2025). Pertemuan strategis ini dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Bontang, yang turut mendorong percepatan peningkatan PAD sebagai langkah adaptif menghadapi tantangan fiskal.
Dalam diskusi tersebut, Kepala UPTD PPRD Wilayah Bontang memaparkan kondisi riil di lapangan. Meskipun realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) telah melampaui target hingga 144,47 persen atau setara Rp27,82 miliar, tantangan baru muncul dari masih tingginya jumlah wajib pajak yang belum melunasi PKB.
Disebutkan bahwa hingga kini terdapat piutang PKB mencapai Rp29,45 miliar, termasuk piutang dari perusahaan dan perorangan. Kondisi ini menuntut pengawasan lebih ketat, pemutakhiran data yang akurat, serta integrasi sistem yang mampu mendeteksi data wajib pajak secara lebih presisi.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Bontang menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian piutang PKB melalui penerapan Sistem Satu Data Indonesia, yang kini mulai diimplementasikan melalui Dinas Kominfo. Dengan integrasi data yang lebih solid, pemerintah optimistis pelayanan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat, sekaligus mempermudah pengelolaan PKB serta penyaluran dana bagi hasil pajak.
Selain memastikan keakuratan data, optimalisasi pendapatan juga dinilai sangat vital untuk menjamin kelancaran pembiayaan program-program prioritas masyarakat, termasuk penanganan banjir dan pelayanan publik lainnya. Pemerintah mengapresiasi kolaborasi yang terjalin antara Pemkot, Polres Bontang, serta Bankaltimtara dalam memperkuat pelayanan pajak daerah.
“Dukungan dan pelayanan berbagai pihak sangat kita butuhkan. Kolaborasi seperti ini penting untuk memperkuat kinerja pemerintah daerah,” ujar Wakil Wali Kota.
Dengan langkah terkoordinasi dan pemutakhiran data yang lebih akurat, Pemkot Bontang berharap optimalisasi PKB dapat memberikan dorongan signifikan terhadap pendapatan daerah, sekaligus memperkuat pondasi fiskal demi keberlanjutan pembangunan kota. (Adv/Arf)
