JURNALTODAY.CO, BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menyatakan dukungannya terhadap upaya penyederhanaan desain surat suara sebagai langkah menuju pelaksanaan pemilu yang lebih inklusif dan efisien di masa depan.
Pernyataan itu disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, Rafidah, yang mewakili Wali Kota Bontang dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Diseminasi Hasil Kajian KPU Kota Bontang, Kamis (23/10/2025) di Hotel Grand Equator.
Menurut Rafidah, kegiatan tersebut menjadi ruang refleksi penting untuk menilai pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024. Banyak pelajaran berharga yang bisa dipetik, mulai dari tingkat partisipasi masyarakat hingga kualitas penyelenggaraan yang perlu terus ditingkatkan.
“Salah satu temuan penting dari hasil kajian KPU adalah kompleksitas desain surat suara legislatif yang turut berkontribusi terhadap tingginya jumlah suara tidak sah. Padahal, niat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi sangat besar,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa dalam sistem demokrasi, kesederhanaan merupakan kunci keberhasilan. Desain surat suara yang mudah dipahami bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap hak politik seluruh warga, termasuk lansia, penyandang disabilitas, dan pemilih pemula.
“Penyederhanaan surat suara bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga tentang keadilan elektoral. Setiap niat baik masyarakat untuk berpartisipasi harus dihitung dan tidak boleh hilang hanya karena faktor teknis,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rafidah menyoroti tingginya kesadaran masyarakat Bontang terhadap pentingnya transparansi dana kampanye. Namun, ia mengakui masih banyak warga yang belum memahami secara rinci aturan mengenai batas sumbangan dan pelaporan dana politik.
“Ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi KPU, Bawaslu, dan pemerintah untuk memperkuat literasi politik masyarakat. Demokrasi bukan sekadar siapa yang menang, tapi seberapa bersih proses yang kita jalani,” ujarnya.
Rafidah menegaskan bahwa Pemkot Bontang akan terus mendukung penyelenggaraan pemilu yang transparan, akuntabel, dan bermartabat. Ia berharap hasil kajian KPU dapat menjadi pijakan penting dalam memperbaiki tata kelola pemilu di masa mendatang agar lebih sederhana, efisien, dan berpihak kepada pemilih. (Adv/Arf)
