Jurnaltoday.co – Saat ini Pemkab Kukar tengah mengkaji kemungkinan akan adanya peningkatan bantuan keuangan bagi setiap Rukun Tetangga (RT), dari yang awalnya Rp50 juta menjadi Rp150 juta per tahun.
Ini merupakan bagian dari evaluasi terhadap efektivitas program pemberdayaan di tingkat akar rumput.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menyampaikan jika pihaknya saat ini telah siap menjalankan program tersebut, tentunya saat payung hukum dan petunjuk teknis resmi telah ditetapkan Bupati Kukar.
“Sejak diluncurkan pada 2022, program bantuan ini menjadi salah satu bentuk dukungan langsung pemerintah daerah ke setiap RT. Jika rencana peningkatan ini disetujui, maka akan ada tambahan dana sebesar Rp100 juta,” kata Arianto.
Dan meskipun skema bantuan tersebut telah masuk pembahasan, namun untuk melaksanakannya masih bergantung pada kesiapan anggarannya.
“Analisis menyeluruh diperlukan agar implementasi di perubahan anggaran nanti benar-benar efektif. Tidak hanya soal nominal, tapi juga soal urgensi dan kesiapan pelaksanaan,” lanjutnya.
Dalam hal ini, ada Arianto menjelaskan bahwa rencana penambahan dana ini telah disetujui dan penggunaan pun bukan hanya untuk operasional RT namun juga diperlukan dalam sektor pemberdayaan masyarakat.
“Kalau benar-benar terealisasi, dana Rp150 juta itu akan memiliki pedoman penggunaan yang jelas. Fokusnya bukan hanya administrasi, tetapi juga dampak pemberdayaan masyarakat,” tegasnya.
Di sisi lain, program bantuan Rp50 juta per RT ini dipastikan tetap berjalan hingga akhir masa RPJMD Kukar 2021–2026.
Dan nantinya kebijakan ini akan terus berlanjut hingga ada revisi dalam RPJMD baru yang tengah disusun untuk periode 2025–2030.
Hal ini adalah respons atas keluhan dari perangkat RT terkait perlengkapan kerja yang mulai usang.
Hingga saat ini, telah tercatat 3.176 RT tersebar di seluruh wilayah Kukar yang akan tetap menerima manfaat dari program bantuan tersebut.
