SANGATTA – Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kutai Timur Ir. H. Ordiansyah, MP., mendesak pemerintah segera menyelesaikan masalah pembayaran gaji dan tunjangan ASN P3K Kutai Timur.
Menyikapi ramainya berita yang beredar dimasyarakat Ordiansyah meminta Bupati mengklarifikasi dan mencari pihak terkait dibawahnya untuk bertanggung jawab.
Kejadian serupa yang menyangkut hak dasar dari pekerja di pemerintahan ini sudah beberapa kali terjadi. Berulangnya kejadian ini di dalam pemerintahan menunjukkan 1. Lemahnya sistem data base manajemen pemerintahan., 2. Buruknya Koordinasi antar instansi birokrasi., dan yang paling terlihat adalah 3. Rendahnya penghargaan pemerintah atas kinerja Guru sebagai pendidik, karena 797 orang dari 906 ASN P3K yang belum terpenuhi hak-haknya tersebut adalah para guru yang telah membaktikan dirinya di Kutai timur.
Terkait masalah ini Ketua DPC Partai Demokrat juga meminta anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutai Timur untuk segera meminta penjelasan Pemerintah dan memberi masukan untuk solusi penyelesaiannya.
Untuk menghindari terjadi lagi perlakuan yang tidak manusiawi seperti ini di waktu mendatang, Ordiansyah meminta Bupati bersungguh-sungguh merumuskan permasalahannya dan segera mencari solusi. Dan jika terbukti adanya kelalaian, tidak kompeten atau tidak profesional aparatur bawahannya Bupati harus meminta tanggungjawab dan memberi sanksi tegas kepada siapapun apaturnya.
Dampak dari masalah ini menurutnya bisa saja menjatuhkan martabat pemerintahan dan dapat dianggap pemerintah telah bertindak zalim terhadap rakyatnya sendiri.
Dalam pernyataan penutupnya Ordiansyah menyampaikan jangan sampai niat baik pemerintah untuk menaikkan tunjangan ASN P3K di Kutai Timur hanya dianggap gimmik politik menjelang tahun pemilu, tapi ternyata tak bisa dieksekusi karena birokrasi pelaksananya yang tidak kompeten.
Kita semua tentu tidak ingin para guru yang sudah mengabdikan dirinya untuk Kutai Timur menjadi korban buruknya koordinasi dan pengelolaan birokrasi, dan janji pemerintah untuk menata kembali Kutai Timur untuk semua tidak hanya jadi jargon tanpa bukti. Ujar Ordi.
