JURNALTODAY.CO, SAMARINDA – Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan. Bukan karena keberhasilan pembangunan yang merata, melainkan karena polemik anggaran fantastis Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur-Wagub tahun 2025 yang menembus lebih dari Rp25 miliar. Angka ini memicu pertanyaan publik: di mana letak empati pemerintah terhadap rakyatnya?
Di tengah narasi efisiensi yang kerap digaungkan kepada masyarakat, justru muncul ironi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terlihat tetap leluasa mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan yang jauh dari prioritas publik. Ketika sebagian warga masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar, fasilitas mewah pejabat justru menjadi perhatian utama.
Rincian anggaran yang beredar menambah panjang daftar kejanggalan. Mulai dari pengadaan akuarium air laut senilai Rp198 juta, kursi pijat Rp125 juta, hingga kebutuhan rumah tangga seperti tisu yang mencapai Rp79 juta.
Angka-angka ini mungkin tampak biasa di atas kertas birokrasi, tetapi terasa mencolok di tengah realitas masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Kondisi ini semakin kontras jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah terpencil, seperti Mahakam Ulu. Di sana, akses layanan dasar masih menjadi tantangan. Belum lagi, perjuangan masyarakat untuk mendapatkan fasilitas kesehatan atau pendidikan jauh dari kata mudah.
Tak hanya itu, publik juga mempertanyakan efektivitas keberadaan Tim Ahli yang menghabiskan anggaran hingga Rp10 miliar.
Seharusnya, kehadiran mereka mampu mendorong kebijakan yang lebih rasional, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Namun, munculnya pengadaan yang dinilai tidak prioritas justru menimbulkan tanda tanya besar.
Istilah “menjaga marwah” kerap dijadikan alasan pembenaran. Padahal, marwah pemerintahan tidak diukur dari kemewahan fasilitas, melainkan dari kemampuan menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
Sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur dituntut menjadi contoh tata kelola pemerintahan yang modern dan berorientasi pada hasil. Namun, pola penganggaran yang masih menonjolkan simbol kemewahan justru menunjukkan persoalan mendasar dalam penentuan prioritas.
Pada akhirnya, publik tidak membutuhkan kemegahan rumah jabatan. Yang dibutuhkan adalah jalan yang layak, akses pendidikan yang merata, serta jaminan kesejahteraan yang nyata. Pemerintah perlu kembali menata arah kebijakan, memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar menjawab kebutuhan rakyat.
Sejarah tidak akan mencatat kemewahan fasilitas pejabat, tetapi akan mengingat sejauh mana keberpihakan pemerintah terhadap rakyatnya.(*)
