SANGATTA – Angka stunting di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) turun drastis menjelang akhir tahun. Stunting adalah ganggungan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat gizi buruk.
Pada Juni 2024, tercatat 15.576 keluarga masuk dalam kategori berisiko stunting. Angka tersebut berkurang menjadi 12.362 keluarga pada akhir September 2024.
Jumlah anak yang mengalami stunting juga berkurang. Pada Juni 2024, terdapat 1.801 anak stunting, dan pada akhir September 2024 jumlah tersebut menurun menjadi 1.748 anak.
Hal itu terungkap pada puncak acara Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31 di Ruang Akasia, Gedung Serba Guna Bukit Pelangi, Sangatta yang digelar belum lama ini.
Kecamatan Muara Bengkal masih menjadi wilayah dengan kasus stunting tertinggi, di Kutim. Tercatat ada 224 anak terdampak di sana. Sementara itu, Kecamatan Batu Ampar menjadi wilayah dengan angka stunting terendah, hanya mencatatkan 5 anak yang mengalami kondisi tersebut.
Achmad Junaedi, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), menyatakan ini tren positif yang menjadi bukti bahwa upaya yang dilakukan pemerintah daerah, bersama dengan mitra kerja, membuahkan hasil nyata.
“Ini tugas berat, tapi kami tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan dari seluruh elemen, termasuk lembaga mitra dan perusahaan, sangat penting,” kata Achmad Junaedi
Sekretaris Kabupaten (Seskab) Kutim, Rizali Hadi, yang mewakili Penjabat Sementara Bupati HM Agus Hari Kesuma dalam peringatan Harganas itu, mengingatkan pentingnya keluarga sebagai fondasi utama dalam pembangunan masyarakat, khususnya dalam upaya memberantas stunting.
“Keluarga adalah fondasi masyarakat. Program Pemkab Kutai Timur melalui DPPKB sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yang bebas stunting,” ujar Rizali Hadi, di hadapan peserta
Sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi berbagai pihak dalam menekan angka stunting, DPPKB Kutim memberikan penghargaan kepada individu, kelompok, dan perusahaan yang dinilai berperan penting dalam keberhasilan ini. Penghargaan tersebut tidak hanya diberikan pada tingkat kabupaten, tetapi juga melibatkan pihak-pihak yang berkontribusi di tingkat nasional. (*)
